Nusantaratv.com-BPJS Kesehatan mencatat berhasil mencegah potensi kecurangan (fraud) senilai Rp6,5 triliun dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025. Lembaga tersebut berharap nilai dana yang berhasil diselamatkan melalui upaya pencegahan fraud dapat meningkat pada 2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa dana yang berhasil diselamatkan dari upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan mengalami peningkatan signifikan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pada tahun 2023 uang yang kita selamatkan itu Rp1,2 triliun dan pada 2024 meningkat menjadi Rp6,6 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia mengungkapkan, nilai kecurangan yang berhasil dicegah pada 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Prihati berharap kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya pemahaman para pemberi pelayanan kesehatan terhadap praktik antikecurangan.
Beberapa bentuk fraud dalam program JKN di antaranya penagihan layanan yang sebenarnya tidak diberikan (phantom billing), manipulasi diagnosis untuk meningkatkan nilai klaim (upbilling), pengajuan klaim berulang, serta rujukan pasien secara berulang.
Prihati menegaskan bahwa pencegahan kecurangan juga berkaitan erat dengan keselamatan pasien. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024, satu dari 10 pasien mengalami kerugian (harmed) ketika menerima pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa praktik kecurangan dalam JKN berpotensi memicu kejadian yang tidak diharapkan, termasuk kecacatan hingga kematian pasien. Selain itu, tindakan tersebut juga bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.
"Data dari WHO 2025, 40 persen pasien dengan penyakit kronis menjadi tidak percaya pada sistem pelayanan kesehatan," kata Prihati, dikutip dari Antara.
Prihati juga mengutip data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2017 yang menunjukkan bahwa 20 persen belanja kesehatan tidak menghasilkan manfaat secara optimal. Karena itu, menurut dia, fraud dalam pelayanan kesehatan tidak sebatas persoalan keuangan, tetapi turut mengancam keselamatan pasien.
Dengan jumlah peserta JKN yang mencapai sekitar 285 juta jiwa, Prihati menilai penguatan pencegahan kecurangan menjadi hal penting. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh masyarakat yang terdaftar benar-benar memperoleh manfaat dari program JKN. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan JKN yang bersih merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menghadapi pola kecurangan yang semakin rumit, penanganannya perlu didukung integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, serta penerapan aspek hukum.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut menyampaikan bahwa JKN merupakan amanat konstitusi yang berlandaskan semangat gotong royong. Ia juga menilai kemitraan dengan berbagai negara dapat membantu memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan.
"Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan," kata Cak Imin.
Menurut Cak Imin, penguatan ekosistem antikecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Upaya tersebut juga perlu disertai penguatan regulasi serta perlindungan terhadap pihak yang berani melaporkan praktik kecurangan.
Sebagai langkah memperluas kerja sama lintas sektor, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan integritas pelayanan kesehatan.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh