BPBD Mataram Evakuasi 35 Jiwa Warga Terdampak Abrasi

Nusantaratv.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah melakukan evakuasi terhadap 35 jiwa atau 7 kepala keluarga (KK) warga pesisir Pantai Pengulu Agung, Kecamatan Ampenan, yang terdampak abrasi.

"Evakuasi kita lakukan Kamis (22/12) malam, dengan mengarahkan warga terdampak abrasi tinggal ke rumah keluarga terdekat mereka," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Jumat.

Dikatakan, sebanyak 35 jiwa tersebut belum evakuasi ke tenda darurat karena masih melihat kondisi perkembangan cuaca ke depan. Tapi berbagai kebutuhan logistik untuk kebutuhan sehari-hari warga sudah disiapkan dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.
.
Mahfuddin mengatakan, dalam tiga hari terakhir ini Kota Mataram dilanda cuaca ekstrem dengan turunnya hujan lebat, disertai angin kencang dan gelombang pasang.

Kondisi itu berdampak pada abrasi pada hampir 9 kilometer pantai Kota Mataram, baik itu di wilayah Bintaro, Pantai Penghulu Agung, Mapak dan Pantai Gading.

"Tapi yang baru kita tangani 35 jiwa tersebut, sedangkan yang lain sementara ini masih bisa terkendali," katanya.

Ia mengatakan, kondisi itu sesuai dengan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa puncak cuaca ekstrem akan terjadi di akhir Desember 2022 hingga Februari 2023.

Sementara informasi BMKG untuk ketinggian gelombang saat ini mencapai 0,5 hingga 2,5 meter, dan ketinggian gelombang tersebut tidak dapat diprediksi.

"Kadang pagi stabil, sore sampai malam mulai naik. Begitu sebaliknya," katanya.

Terkait dengan itu pihaknya terus mengimbau warga di pesisir pantai agar tetap waspada, dan segera mencari lokasi yang lebih aman untuk menghindari abrasi dan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Untuk langkah penanganan sementara kami sudah menyebar sekitar 1.000 lembar karung untuk diisi pasir sebagai tanggul darurat. Tapi karena gelombang tinggi, karung terseret gelombang lagi," katanya.

Masalah abrasi pantai, lanjutnya, menjadi masalah setiap tahun karenanya untuk penanganan permanen, telah diusulkan untuk pembuatan alat pemecah gelombang ke pemerintah pusat.

"Hanya saja karena keterbatasan anggaran, usulan kita itu hingga saat ini belum membuahkan hasil," katanya menutup.(Ant)