BKKBN Kalteng Implementasikan 'RAN Pasti' Percepat Penurunan Stunting

Nusantaratv.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau 'RAN Pasti' dalam berbagai kegiatan untuk mempercepat penurunan stunting.

 
RAN Pasti tercantum dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021, kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Dadi Ahmad Roswandi di Palangka Raya, Kamis.

 
"Beberapa kegiatan berkaitan langsung dengan percepatan penurunan stunting tersebut, di antaranya adalah verifikasi dan validasi pendataan keluarga 2021," terangnya.

 
Kemudian BKKBN juga melaksanakan audit kasus stunting, diskusi panel manajemen kasus stunting, rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten dan kota, mini loka karya, hingga pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

 
Dadi memaparkan, pendataan keluarga merupakan kegiatan organik BKKBN dengan pendataan by name by address yang dilaksanakan oleh kader-kader KB. Hal ini bertujuan menyinkronkan kembali data keluarga berisiko stunting pada pendataan keluarga 2021 yang dimungkinkan terjadi perubahan pada tahun ini.

 
"Hal ini kami lakukan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, agar dapat dimanfaatkan sebagai data penunjang dalam melakukan penajaman intervensi kepada keluarga sasaran yang di antaranya ibu hamil, hingga balita," terangnya.

 
Sedangkan audit kasus stunting, bertujuan mengidentifikasi risiko dan penyebab terjadinya kasus stunting, untuk nantinya diberikan rekomendasi perbaikan penanganan kasus dan sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

 
"Kegiatan ini melibatkan tim teknis dan tim pakar yang terdiri dokter spesialis anak, spesialis obgyn, psikolog dan ahli gizi," ujarnya.

 
Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk TPK di Kalteng, kini telah terbentuk di seluruh wilayah Kalimantan Tengah adalah sebanyak 6.066 orang dari target 6.171 orang. TPK bertugas sebagai pelaksana kegiatan di lini bawah yang terdiri dari unsur bidan desa, kader PKK dan kader KB.

 
"TPK bertugas untuk meningkatkan akses pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan bantuan sosial dan mendeteksi dini faktor risiko terjadinya stunting di wilayah kerjanya masing-masing," ujarnya.

 
Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh BKKBN maupun instansi terkait lainnya, diharapkan target penurunan stunting di Kalteng menjadi sebesar 15,38 persen pada 2024 dapat tercapai.(Ant)