BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik

BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik

Nusantaratv.com - 29 Juli 2026

Kepala BGN Sudaryono (tengah) bersama kedua wakilnya dalam konferensi pers peresmian media center di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026. (Antara)
Kepala BGN Sudaryono (tengah) bersama kedua wakilnya dalam konferensi pers peresmian media center di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026. (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang tinggal di wilayah rawan konflik. Salah satu mekanisme yang sedang diuji coba ialah memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi penyaluran program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah proyek percontohan telah dijalankan bersama TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas seperti gereja.

"Ini juga ada misalnya MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik, sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting (percobaan) yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil maupun rawan konflik, harus memperoleh akses terhadap asupan gizi yang layak.

"Anak-anak Indonesia di manapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mempercepat penataan lebih dari 13 ribu titik layanan Program MBG di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan proses pembenahan dilakukan dalam dua tahap prioritas. Daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur, ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," kata Zulkifli Hasan, dikutip dari Antara.

Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk memastikan seluruh layanan siap beroperasi.

Rapat lintas kementerian dan lembaga juga menetapkan target penyelesaian pemutakhiran data sekitar 63 juta penerima manfaat. Selain itu, reposisi sasaran penerima Program MBG ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.


 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close