Sri Mulyani Laporkan 4 Debitur LPEI Terindikasi Fraud Rp 2,5 T ke Kejagung

Nusantaratv.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan indikasi fraud dalam dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kajaksaan Agung (Kejagung). Nilai kerugian akibat indikasi fraud tersebut mencapi Rp2,5 triliun. 

"Hasil pemeriksaan tim terpadu tersebut, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

"Hari ini kami sampaikan empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 Triliun," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan empat perusahaan yang terindikasi fraud, yakni: 
1. RII sebesar Rp 1,8 triliun
2. SMR Rp 216 miliar
3. SMI Rp 1,44 miliar
4. PRS Rp 305 miliar

"Jumlah keseluruhannya adalah Rp 2.505.119.000.000 triliun. Ini tahap pertama, nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin.

Jaksa Agung mengingatkan agar perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP segera menindaklanjuti masalah ini. Ditegaskan jika ada perusahaan yang tidak menindaklanjuti masalah ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Saya ingin ingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera tindaklanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti kami tindaklanjuti secara pidana," kata Burhanuddin, dalam rilis yang dikirimkan Pusat Penerangan Hukum Kejagung kepada media, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut Jaksa Agung mengatakan terhadap perusahaan tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan

Ia menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam rangka recovery asset.

Jaksa Agung juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan Jamdatun, BPKP dan Inspektorat Kementerian Keuangan agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana

Untuk diketahui, laporan laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.

Kemudian Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu LPEI juga akan terus bekerja sama dengan Jam Datun, BKPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.

"Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009," imbuh Menkeu. 

Sebagai informasi pengertian fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan.