Soal Makan Siang Gratis, Sri Mulyani: Mohon Maaf Sekali, Saya Enggak Bisa Komentar

Nusantaratv.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani dicecar pertanyaan soal makan siang gratis oleh sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja komisi XI DPR di Gedung DPR, Selasa (19/3). 

Diketahui program makan siang gratis merupakan gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang unggul berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Mulyani menegaskan belum ada pembahasan program makan siang gratis dalam APBN 2025. Ia menyatakan pembahasan pada rapat kabinet mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) baru mengenai postur.

"Itu kalau ada yang menyampaikan ‘tadi kita ngomongin makan siang gratis’, setahu saya sih enggak pak. Karena KEM PPKF belum ngomongin. Boro-boro belanja K/L, postur dalam range. Masih pembahasan sangat awal," ujar Sri Mulyani.

"Mohon maaf sekali apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya enggak bisa komentar soal makan siang gratis," imbuhnya.

Sri Mulyani menekankan pihaknya memahami pentingnya menjaga etika komunikasi. Karena itu  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu presiden terpilih pada pengumuman KPU, termasuk persiapan transisi pemerintah baru.

"Siklus APBN kami ke bapak ibu dari KEM PPKF itu sudah ada postur besar, belum sampai detailnya apalagi mau ambil (dana) bos. Ya enggak lah bu, belum," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan UU APBN 2025 akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2024. Pelaksanaan APBN tersebut untuk transisi pemerintah berikutnya.

"Ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper," tandasnya.

Sri Mulyani kembali menegaskan RAPBN 2025 diatur dalam undang-undang. Pemerintah menjaga APBN dari berbagai sentimen, termasuk siklus politik, siklus anggaran, dan ketaatan perundang-undangan.

"Kami coba untuk jaga, sentimen persepsi APBN harus dijaga tetap kredibel tetap sehat. Pemerintahan siapa pun membutuhkan APBN yang dikelola dengan baik," pungkasnya.