Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan pembangunan pembangkit yang ramah lingkungan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) guna meningkatkan pasokan kelistrikan nasional.
Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada acara 'B20 Summit Dialogue on Advancing Innovative, Inclusive and Colaborative Growth', di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022).
Dalam satu dekade ke depan, jelas Arifin, pemerintah akan membangun pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 22 GW yang diperkirakan akan menghabiskan biaya cukup besar.
Kendati mahal, namun dengan membangun pembangkit listrik berbasis EBT, merupakan salah satu cara untuk mengakselerasi dalam proses transisi energi dan mengejar target net zero emission pada 2060, karena pembangkit EBT sudah tentu merupakan pembangkit tanpa emisi karbon.
"Pembangunan pembangkit EBT dalam 10 tahun mendatang, akan memakan biaya sebesar US$50 miliar," ujar Arifin dalam keterangan persnya, dikutip Senin (14/11/2022).
Dengan biaya yang besar tersebut, Arifin memaparkan, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di sektor pembangkit EBT dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang memudahkan serta mampu membuat investor tertarik untuk berinvestasi.
Sebut saja, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang baru disahkan pada September lalu.
Kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini masih bergulir proses pembahasannya.
"Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus kepada komunitas bisnis untuk datang dan berkolaborasi dalam membangun energi yang lebih hijau," tukas Arifin.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh