Realisasi Perlindungan Sosial di Gunung Mas Kalbar Capai Rp3,3 Miliar

Nusantaratv.com - Realisasi belanja perlindungan sosial di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk menangani dampak inflasi pada 2022 mencapai Rp3,3 miliar.

"Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja dengan pelaksanaan program dilaksanakan empat dinas," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Hardeman saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kalteng, Jumat.

Empat dinas pengelola anggaran perlindungan sosial itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Salah satu penggunaan anggaran itu dilaksanakan melalui program bantuan sosial yang mana menyerap sebanyak Rp1,350 miliar.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah operasi pasar reguler dan pasar khusus, perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat.

Kemudian, bantuan sosial lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah pengadaan benih atau bibit ikan, serta pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.

"Sedangkan, untuk kegiatan penciptaan lapangan kerja, anggaran yang terserap sekitar Rp1,957 miliar," kata Herdeman.

Adapun kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pemeliharaan rutin jalan, serta perbaikan rumah tidak layak huni.

"Kegiatan penciptaan lapangan kerja lainnya yang telah dilakukan adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian," katanya.

Sebelumnya, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan inflasi dan melindungi masyarakat di kabupaten bermoto "Habangkalan Penyang Karuhei Tatau" itu.

Di tengah ancaman berbagai risiko yang mungkin saja terjadi pada 2023 ini, Bupati mengajak masyarakat agar tetap optimis, serta selalu mendukung program pembangunan pemerintah. Caranya, dengan mengawasi pelaksanaan setiap program pembangunan yang tengah dilaksanakan.(Ant)