Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal.
Perintah Prabowo itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta para pejabat OJK, BEI, dan KSEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar," kata Airlangga.
Airlangga memaparkan, percepatan reformasi integritas pasar modal itu dilakukan melalui sejumlah langkah.
Salah satunya dengan reformasi dan evaluasi pasar modal secara struktural melalui demutalisasi bursa agar sejajar dengan bursa modern internasional.
Selain itu, peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global.
"Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan," katanya.
Reformasi integritas pasar modal juga dilakukan dengan peningkatan transparansi dan pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik sebenarnya secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.
Kemudian, pemerintah memastikan tidak menoleransi praktik spekulatif dan manipulasi harga saham atau saham gorengan.
Praktik tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusaj kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.
"Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional," jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: NTVnews)
Tak hanya itu, Airlangga menekankan, praktik spekulatif dan manipulasi harga saham juga menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Untuk itu, Airlangga menekankan, pemerintah mendukung penuh BEI dan aparat penegak hukum penindak para pemain saham gorengan.
"Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, dan Undang-Undang Jasa Keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," tegasnya.
Selain itu, Airlangga menyatakan, Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi.
"Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal," katanya.
Dikatakannya, para pejabat pelaksana tugas OJK dan BEI akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.
"Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices," tukas Airlangga.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh