Prabowo Minta BUMN Tutup Bisnis Hotel karena Dinilai Tidak Memiliki Peran Strategis, Begini Respons Erick Thohir

Nusantaratv.com-Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyampaikan soal rasionalisasi dan privatisasi perusahaan BUMN yang tidak memiliki peran strategis. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat berbicara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024.

Menurut Prabowo hotel BUMN tidak diperlukan. Dia pun meminta pendapat Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal tersebut.

"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasehat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal, saya ingin mendapatkan nasehat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ujar Prabowo, Selasa (5/3/2024).

Merespon pandangan yang disampaikan Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hal itu selaras dengan peta jalan atau roadmap 2024-2034 Kementerian BUMN. Salah satu sasarannya jumlah perseroan dirampingkan hingga 30-an saja.

"Dalam roadmap 2024-2034 kalau bisa BUMN jumlahnya 30-an, yang sekarang dari 108 jadi 41 itu baru tahun ini. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, misalnya apakah perlu BUMN mempunyai hotel yang banyak," papar Erick.

Baca juga: Ini 5 Inisiatif Kementerian BUMN Demi Optimalkan Program Dekarbonisasi Menuju Net Zero Emission

Erick menuturkan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN, jumlah hotel BUMN sangat banyak. Bahkan, hampir setiap BUMN memiliki hotel masing-masing.

Guna merapikan maraknya jumlah hotel BUMN, Erick melakukan terobosan dengan pembentukan Holding Hotel Indonesia di bawah naungan PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN). Erick mengatakan kehadiran PT HIN menjadi upaya transformasi dan efisiensi hotel-hotel BUMN ke depan.

"Memang dulunya setiap BUMN punya hotel, sekarang zamannya saya hotel-hotel itu dikonsolidasikan menjadi satu payung yaitu jumlah 122 hotel," ujar Erick.

Erick menekankan BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia harus memiliki tiga hal penting. Pertama, harus menjadi korporasi yang sehat dan memberikan kontribusi fiskal berupa pajak, dividen, dan lain-lain. Kedua, sebagai lokomotif pengembangan ekonomi nasional.

"Contohnya, membuat (KEK) Sanur itu kan menjadi pusat wisata kesehatan dan terakhir yang paling penting ialah ekonomi kerakyatan di mana BUMN itu menjadi tadi 92 persen, ultra mikro dan mikro masih juga di BUMN," pungkasnya.