Nusantaratv.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Kesepakatan ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin, 4 April 2026.
Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama sejumlah pejabat terkait.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan bahwa proyek PSEL akan difokuskan di dua lokasi utama, yakni Tanjung dan TPST Bantargebang. Menurutnya, langkah ini menjadi titik awal penting dalam mengatasi persoalan sampah yang kian mendesak di ibu kota.
"Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas," ujarnya.
Pramono menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Pramono, Zulkifli, dan Tito Karnavian (Pemprov DKI)
Melalui regulasi itu, ia optimistis pembangunan PSEL dapat dipercepat melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.
"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis," terangnya.
Saat ini, Jakarta menghadapi persoalan serius dengan volume sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari. Kondisi ini membuat percepatan pembangunan PSEL menjadi prioritas utama pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.
"Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari," ungkapnya.
Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi modern dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” kata Zulkifli.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh