Pemkab Siak Siap jalankan Penerangan QRIS untuk Digitalisasi Keuangan

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau menyatakan siap menjalankan kebijakan digitalisasi di bidang ekonomi dan keuangan pemerintah dengan menerapkan pemakaian QRIS untuk mengurangi kebutuhan mata uang dolar.

Hal itu disampaikan Bupati Siak Alfedri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022 bersama Bupati dan Walikota dan Gubernur se-Indonesia di Jakarta, Selasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

"Bukti dukungan itu, kita sudah mulai menerapkan kebijakan digitalisasi di bidang ekonomi dan keuangan tersebut dengan menggandeng Bank Riau, BNI, dan Bank Mandiri sebagai mitra untuk melaksanakan pembayaran transaksi secara digital lewat QRIS untuk mengoptimalkan penerimaan daerah," kata Alfedri dalam keterangan tertulisnya.

Pemanfaatan QRIS tersebut, misalnya sudah bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar berbagai pajak. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan, pajak daerah, pajak restoran,
zakat infak, hingga pembayaran tiket masuk ke tempat wisata.

Selain itu, digitalisasi transaksi keuangan daerah juga sudah dilakukan dengan menerapkan aplikasi Cash Manajemen Sistem (CMS). Hal ini sejalan dengan apa yang didorong oleh pemerintah pusat untuk memperkuat cadangan devisa negara.

Rakor tersebut dilaksanakan menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD dan pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.

Turut hadir dalam kesempatan itu sebagai pembicaraan kunci Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan Menteri Komunikasi dan Informasi, Jhoni F Plate.

Menteri Airlangga Hartarto dalam sambutannya mendorong pemerintah daerah segera mempercepat transformasi digital terkait ekonomi dan keuangan. Ini sebagai salah satu agenda prioritas yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, di Bali yang lalu.

"Kalau QRIS bisa dipakai untuk kebutuhan regional maka kebutuhan terhadap dolar akan menurun. Hal tersebut akan memperkuat cadangan devisa kita. Ini harus kita dorong agar negara kita lebih maju. Hal ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil KTT G20 dan kami berharap daerah mendukung dengan segera mulai bertransformasi ke digitalisasi keuangan di daerah," ujarnya.

Menteri Airlangga juga menyebut bahwa transformasi ekonomi berbasis digital dan khusus di Indonesia diperkirakan nilai pertumbuhannya 250 miliar dolar AS masuk pada 2025.

Untuk tahun ini saja, pertumbuhannya telah mencapai 223 miliar dolar AS. Namun demikian, kata dia, Indonesia tidak bisa menunggu hingga 2025, karena diperkirakan seluruh negara telah menerapkan digitalisasi dan akan terlambat untuk memulai transformasi keuangan tersebut.*(Ant)