Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Nusantaratv.com - 17 November 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Kemendagri)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal ketat proses penetapan upah minimum tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha guna menghasilkan keputusan yang berimbang.

Instruksi tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Pertemuan ini digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merumuskan pedoman nasional sebagai rujukan utama bagi daerah. Pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan tetap memperhatikan dinamika, kondisi riil, serta karakteristik spesifik di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui forum tripartit yang melibatkan unsur pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta asosiasi pengusaha menjadi kunci utama. Dialog ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan buruh atas kesejahteraan yang layak sekaligus menjaga kelangsungan iklim dunia usaha agar tetap kompetitif.

"Sehingga kami harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Tidak semua akan senang, tapi majority," ucap Tito.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Tito memastikan Kemendagri akan mengawal proses penetapan upah ini secara intensif melalui koordinasi langsung dengan jajaran pemda. Pihaknya juga tengah menyiapkan surat edaran khusus sebagai panduan teknis yang memuat langkah-langkah konkret, termasuk mekanisme pemantauan di lapangan.

"Sehingga kami harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan rincian jadwal dan tenggat waktu krusial terkait proses penetapan upah minimum di berbagai tingkatan. Berdasarkan target pemerintah, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dijadwalkan rampung paling lambat pada 21 November 2026. Tepat lima hari berselang, proses dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dipatok paling lambat pada 25 November 2026. Susulannya, penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditargetkan tuntas lima hari kemudian.

Yassierli menambahkan, pihaknya secara resmi menerbitkan surat edaran detail pada hari pelaksanaan rakor tersebut. Surat edaran itu dilengkapi dengan rincian data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang wajib dijadikan variabel pertimbangan objektif oleh daerah dalam merumuskan angka upah minimum.

"Insyaallah, hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS)," tutur Yassierli.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close