Jokowi Patok Belanja Negara Rp3.041 Triliun di RAPBN 2023 dengan Defisit Anggaran Rp598 Triliun

Nusantaratv.com - Presiden Jokowi menetapkan belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun dengan defisit anggaran sebesar Rp598,2 triliun.

Hal itu ia sampaikan saat Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung MPR, Selasa (16/8/2022). 

Dalam pidatonya Jokowi memaparkan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa peruntukan.

Pertama, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun. Kedua, transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Ketiga, anggaran belanja kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. 

"Anggaran (kesehatan) tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi," katanya.

Belanja keempat untuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran tersebut kata Jokowi akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jokowi berharap bantuan itu akan mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Belanja kelima, sebesar Rp608,3 triliun, untuk anggaran pendidikan. Kemudian keenam untuk belanja infrastruktur sebesar  Rp392 triliun.

"Anggaran diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK," katanya.

Jokowi juga menyampaikan pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp598,2 triliun pada RAPBN 2023.

Dijelaskan, dengan target itu berarti defisit anggaran dipatok di level 2,85 persen dari PDB.

"Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," katanya. 

Jokowi mengatakan defisit anggaran itu akan dibiayai dengan memanfaatkan beberapa sumber pembiayaan yang aman dan akan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. 

"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja," katanya, mengutip CNNIndonesiacom.

Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah akan tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).