Nusantaratv.com-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada para pelaku usaha sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong tersedianya data yang lebih akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional berbasis data.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa kualitas data memegang peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk untuk sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan.
"Data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Taruna menjelaskan salah satu hasil penting dari kerja sama BPOM dengan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah integrasi data melalui Portal Satu Data BPOM ke dalam Statistical Business Register (SBR) milik BPS.
Hingga Mei 2026, sebanyak 364.581 data usaha telah terintegrasi ke dalam sistem tersebut. Jumlah itu terdiri atas 177.349 data pemilik izin edar, 3.271 data pedagang besar farmasi, serta 183.961 data industri rumah tangga. Menurutnya, data tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat basis data usaha nasional sekaligus mendukung kualitas hasil Sensus Ekonomi 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan SE 2026. Ia menilai kolaborasi yang telah terjalin berhasil memperluas jangkauan sosialisasi sensus kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor obat, makanan, kosmetik, dan berbagai produk kesehatan lainnya.
Amalia menilai keterlibatan BPOM berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sensus ekonomi yang sedang berlangsung.
"Setiap data yang diberikan pelaku usaha akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha di bawah binaan BPOM untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat dalam Sensus Ekonomi 2026," katanya, dikutip dari Antara.
Dalam pertemuan tersebut, BPOM dan BPS juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan sensus, terutama terkait upaya mendorong perusahaan-perusahaan besar agar melakukan pengisian data secara mandiri.
Amalia menjelaskan bahwa proses pendataan perusahaan besar saat ini telah memasuki tahap pengiriman undangan melalui surat elektronik dan pesan singkat yang dimulai sejak Juni 2026. Bagi perusahaan yang belum melakukan pengisian data secara mandiri, petugas sensus akan melakukan kunjungan langsung.
Ke depan, BPS berencana melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pengisian mandiri perusahaan-perusahaan yang berada di bawah binaan BPOM melalui Dashboard Kolaborasi Komunikasi Data (KKD) BPS selama periode Juni hingga Juli 2026.
Selain itu, BPS juga berharap dapat memperoleh berbagai masukan dari BPOM terkait strategi komunikasi dan pemantauan pelaku usaha. Pengalaman BPOM dalam menyelenggarakan berbagai survei serta layanan kepada industri dinilai dapat menjadi referensi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh