.jpg)
.jpg)
Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menyoroti constitution disobedience atau 'pembangkangan' terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang terjadi di Indonesia.
Termasuk yang dinilai menimpa Peradi, melalui putusan MK RI Nomor: 35/PUU-XVI/2018, 28 November 2019, mengenai Peradi satu-satunya organisasi advokat selaku organ negara mandiri (independent state organ), yang memiliki delapan wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat.
"Saya hanya berikan contoh dari apa yang dialami Peradi itu sendiri. Berkali-kali Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan, dan membuat dalam pertimbangannya yang menyatakan Peradi adalah satu-satunya organisasi profesi advokat yang sah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat," ujar Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan dalam diskusi virtual-tatap muka bertema "Constitutional Disobedience", di Sekretariat Nasional DPN Peradi, Grand Slipi Tower, Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Dalam putusan tersebut, lanjut Otto juga dijelaskan bahwa Peradi merupakan organ negara, yang berwenang melakukan penyumpahan advokat serta sejumlah kewenangan lainnya yang tak dimiliki organisasi lain. Namun pada praktiknya berbeda, karena adanya Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 73 Tahun 2015.
Intinya, surat tersebut menyatakan bahwa ketua pengadilan tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun, bukan hanya Peradi.
"Tetapi kenyataannya Mahkamah Agung sendiri tidak menaati azas itu, sehingga menjadi pertanyaan kami, apakah hal ini sama dengan constitution disobedience terhadap konstitusi itu," tutur Otto.
Jika benar terjadi constitution disobedience, menurut Otto pihaknya bingung harus mengadu kemana. Sebab, jika terjadi peradilan, kata dia yang mengadili pastinya hakim dari Mahkamah Agung.
"Seandainya terjadi constitution disobedience bagaimana cara mengatasinya? Cara menyelesaikannya. Karena tidak mungkin kita bisa melaporkannya kalau constitution disobedience dilakukan oleh institusi, apalagi Mahkamah Agung," jelas Otto.
"Kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung? Yang mengadili perkaranya justru Mahkamah Agung," imbuhnya.
Otto pun berharap 'pembangkangan' tersebut bisa dicarikan solusi. Mengingat, ujungnya yang menjadi korban dalam persoalan ini ialah para pencari keadilan.
"Kita bersuara di publik juga keputusannya tetap di tangan mereka (MA). Sehingga jika terjadi constitution disobedience, tentunya menjadi tidak baik bagi para pencari keadilan," tandas penyandang gelar profesor ini.
