Nusantaratv.com-Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis untuk menekan angka keluarga berisiko stunting di Indonesia.
"Ini (MBG) bukan program biasa. Kita bicara soal ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga salah sasaran sedikit saja maka dampaknya besar," kata Wihaji saat melakukan kunjungan di Pemalang, Jawa Tengah, Kamis, 23 April 2026.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tepat sasaran, khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang disebut Kelompok 3B.
"Oleh karena itu saya cek langsung (ke Pemalang). Instruksi dari pusat sudah jelas bahwa kualitas (MBG) kini menjadi prioritas utama sehingga kritik dari masyarakat diminta terus disampaikan dan tidak boleh diabaikan," kata Mendukbangga Wihaji.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 8,6 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, seperti keterbatasan akses air bersih, hunian tidak layak, hingga pola makan yang kurang baik.
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji juga menemukan kondisi rumah warga yang belum memenuhi standar sanitasi, seperti jarak yang terlalu dekat antara fasilitas WC dan dapur.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk Baznas dan organisasi sosial seperti Rumah Zakat, guna memperbaiki fasilitas hunian serta memastikan pemenuhan gizi melalui program MBG.
Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18,8 persen pada tahun ini dari sebelumnya 19,8 persen. Dalam jangka panjang, angka tersebut ditargetkan turun hingga 14 persen pada tahun 2029.
Wihaji menilai angka stunting saat ini masih cukup tinggi, dengan prevalensi mendekati 20 persen, yang berarti sekitar dua dari sepuluh balita mengalami stunting.
"Ini tidak bisa dibiarkan karena hal ini menyangkut kualitas generasi ke depan," katanya, dikutip dari Antara.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.
"Skema yang digunakan adalah pendekatan Pentahelix yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan peran media. Yang paling tahu kondisi daerah itu kepala daerah sehingga semua harus terlibat, tidak bisa jalan sendiri," kata Mendukbangga Wihaji.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh