Nusantaratv.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario harga minyak dunia dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Sebagai awal, Airlangga menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak dunia dalam beberapa dekade terakhir dipengaruhi oleh berbagai krisis global.
"Mungkin ini angka yang kemarin arahan Bapak Presiden dalam pertemuan terbatas. Kalau kita lihat dalam 25 tahun terakhir, harga minyak tertinggi itu di angka 139 dolar per barel di bulan Juni 2008. Ini turun ke level 46 dolar di Desember 2008, ini akibat daripada subprime mortgage Pak, krisis di Amerika," ujar Airlangga.
Ia juga memaparkan berbagai peristiwa global lain yang pernah memicu lonjakan harga minyak.
"Dan juga mereka naik karena juga ada demand yang besar dari China dan pada waktu itu cadangan OPEC terbatas," jelasnya.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario harga minyak yang berbeda berdasarkan durasi konflik global.
"Nah kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM Pak." tegas Airlanga.
Ia menjelaskan bahwa dalam skenario tertentu harga minyak dapat meningkat hingga di atas 100 dolar per barel.
"Nah kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi 90 dolar per barel. Kemudian yang 5 bulan, yang 6 bulan 97, dan 10 bulan 115 Pak Presiden," paparnya.
Menurut Airlangga, skenario tersebut akan berdampak pada kondisi fiskal negara.
"Nah kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita Pak yang sekarang, ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17 ribu, maka defisitnya adalah 3,18 persen," ujar Menko beri penjelasan.
Ia menambahkan bahwa dalam skenario moderat maupun pesimis, defisit anggaran berpotensi meningkat.
"Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, Defisitnya itu mencapai 3,53 persen," jelasnya.
"Nah kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis itu dengan harga 115, defisitnya 4,06 persen," sambungnya.
Airlangga menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat batas defisit 3 persen sulit dipertahankan tanpa langkah kebijakan tertentu.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden," tegasnya.
Ia juga menyebut pemerintah mempertimbangkan opsi kebijakan darurat seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
"Nah selanjutnya dalam slide berikut kita pernah melakukan Perpu Pak Presiden, itu pada saat COVID," tegasnya.
Airlangga kemudian menjelaskan sejumlah opsi kebijakan fiskal yang dapat diambil pemerintah jika kondisi ekonomi global semakin memburuk.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh