Nusantaratv.com- Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Rieke, aktivitas pertambangan berpotensi mengancam kelestarian habitat badak Jawa yang kini terancam punah.
Demikian Rieke merespons keputusan Menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Keputusan tersebut menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan atau WUP.
Rieke menegaskan, penyelamatan badak Jawa harus dilakukan dengan menjaga kebutuhan ekosistem dan habitat alaminya. Ia juga menolak wacana pemindahan badak Jawa dari ujung kulon karena satwa endemik ini dinilai harus tetap dilindungi di habitat aslinya.
Baca Juga: Warga Pandeglang Tolak Usulan Hashim Djojohadikusumo soal Pemindahan Badak: Itu Bukan Menyelamatkan!
Rieke menuturkan, Badak Jawa telah membuktikan kemampuannya bertahan hidup secara alami, termasuk setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau ratusan tahun silam. Karena itu, gangguan terhadap habitat dan kawasan penyangganya termasuk akibat aktivitas pertambangan justru dikhawatirkan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
“Itu badak Bapak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun itu, badak tetap survive begitu. Tapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” kata Rieke.
“Itu saja mohon dukungan Pak Menteri. Sangat mohon dukungannya agar WUP ini betul-betul dievaluasi sampai tuntas.”
Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ini sebelumnya mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memaparkan gagasan penciptaan habitat kedua pada forum COP31 di Turki beberapa waktu lalu.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh