Nusantaratv.com-Transformasi pendidikan nasional diarahkan pada tiga fokus utama, yakni revitalisasi infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq saat hadir menjadi narasumber dalam mega talkshow Suara Nusantara Spesial Mengawal 2 Tahun Asta Cita di Nusantara TV, Rabu (28/10/2026).
Fajar memaparkan program revitalisasi telah menjangkau 55 ribu sekolah, sementara distribusi papan interaktif digital telah mencapai lebih dari 318 ribu unit.
Fajar mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan besar di sektor pendidikan, termasuk memperluas pemerataan akses pendidikan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kata kuncinya adalah transformasi besar. Perintah Presiden Prabowo kepada Menteri Dikdasmen adalah melakukan transformasi besar di bidang pendidikan dalam bentuk pembenahan pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program revitalisasi sekolah,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan sebanyak 55 ribu sekolah telah diperbaiki. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 79 ribu sekolah pada akhir tahun, dengan rencana perbaikan lebih dari 100 ribu sekolah pada tahun berikutnya, termasuk sekolah-sekolah di wilayah 3T.
Selain memperbaiki sarana pendidikan, program revitalisasi sekolah disebut turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan menggunakan pola swakelola berbasis masyarakat sehingga membuka kesempatan kerja dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Fajar, pelaksanaan program tersebut telah melibatkan sekitar 238 ribu tenaga kerja dan menggerakkan 58 ribu UMKM.
“Jadi, ada efek ekonomi dari proses pembangunan fisik sekolah ini,” katanya.
Pola swakelola diharapkan membuat proses pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas sekolah yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Fokus berikutnya adalah penguatan infrastruktur digital pendidikan melalui distribusi papan interaktif digital atau smartboard. Berdasarkan paparan Fajar, lebih dari 318 ribu unit perangkat tersebut telah didistribusikan.
Perangkat ini diharapkan mendukung proses belajar-mengajar yang lebih interaktif, sehingga guru memiliki alternatif dalam menyampaikan materi dan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam.
Fajar menyebut digitalisasi pendidikan sebagai salah satu perubahan yang mendapat perhatian dalam pemerintahan saat ini.
“Yang kedua, membangun infrastruktur digitalisasi pendidikan dalam bentuk pembagian papan interaktif digital atau smartboard. Sudah terbagi sekitar 318 ribu lebih,” ujarnya.
Di samping pembenahan infrastruktur, Fajar menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik.
Menurut Fajar, masih terdapat ratusan ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4), maupun belum memiliki sertifikat pendidik ketika Presiden Prabowo terpilih pada 2024.
Karena itu, pada 2025 pemerintah mendorong percepatan sertifikasi guru secara masif. Fajar menyebut sekitar 800 ribu guru telah tersertifikasi pada tahun tersebut.
“Ada sekitar 800 ribu guru yang tersertifikasi pada tahun ini. Dampaknya apa? Kesejahteraannya meningkat. Karena setiap guru yang telah memiliki sertifikasi guru, dia berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG),” kata Fajar.
Ia juga menjelaskan adanya perubahan dalam skema tunjangan profesi guru. Menurut paparannya, tunjangan yang sebelumnya sebesar Rp1,5 juta per bulan ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan dan disalurkan setiap bulan langsung ke rekening guru.
“Ini adalah percepatan komitmen presiden agar guru tidak lagi terhambat birokrasi,” ujarnya.
Fajar menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru perlu berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi profesional. Menurut dia, penambahan penghasilan saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.
Ia menyinggung riset Bank Dunia yang, menurut pemaparannya, menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru selama ini tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kompetensi.
“Rumus kesejahteraan guru berbasis kompetensi. Karena ada riset Bank Dunia yang mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru selama ini tidak berkorelasi langsung dengan kompetensi guru. Maka rumusan yang sekarang, kesejahteraan yes, tapi kompetensi juga tes,” tutur Fajar.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh