Prabowo Targetkan Indonesia Stop Impor BBM dalam 2–3 Tahun

Nusantaratv.com-Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

"Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 9 April 2026.

Presiden menjelaskan bahwa target tersebut akan didorong melalui program elektrifikasi berkapasitas 100 gigawatt yang ditargetkan rampung dalam dua tahun. Program ini mencakup penghentian operasional 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini mengonsumsi bahan bakar solar dalam jumlah besar.

Menurut Prabowo, penutupan PLTD tersebut berpotensi menghemat konsumsi solar hingga 200 ribu barel per hari. Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari, sehingga langkah pengurangan penggunaan diesel dapat menekan ketergantungan impor hingga 20 persen.

Selain fokus pada elektrifikasi pembangkit listrik, pemerintah juga mempercepat penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan energi terbarukan lainnya, termasuk pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi bahan bakar avtur.

Untuk mendukung transformasi energi tersebut, pemerintah berencana menggelontorkan investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan atau refinery di dalam negeri.

"Kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Upaya ini juga diperkuat dengan peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik di Magelang, yang diharapkan mampu mendorong hilirisasi industri dan pengembangan teknologi nasional.

Dengan target produksi mencapai 10.000 unit bus per tahun, pemerintah ingin memperkuat ekosistem otomotif nasional sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap hingga mencapai 80 persen.

Pengoperasian pabrik tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional, dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju pemanfaatan energi bersih yang lebih berkelanjutan.