Prabowo Targetkan BUMN Dirampingkan Jadi 250 Perusahaan, Dony Pastikan Tak Ada PHK

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga jumlahnya menyusut menjadi sekitar 250 perusahaan.

Di tengah proses tersebut, pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai dari perusahaan yang terdampak konsolidasi.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026, Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI).

Pada kesempatan itu, dia menanyakan langsung kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan pelat merah.

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo.

Tak lama berselang, Presiden kembali meminta penjelasan Dony terkait target akhir restrukturisasi tersebut.

"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden.

Menanggapi pertanyaan itu, Dony mengatakan jumlah BUMN nantinya diperkirakan berada di kisaran 250 perusahaan.

"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.

Presiden kemudian menegaskan langkah perampingan diperlukan agar perusahaan negara tidak lagi dibebani biaya operasional yang besar dan tidak produktif.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tuturnya.

Menurut Prabowo, proses rasionalisasi harus segera dituntaskan agar BUMN menjadi lebih efisien, memiliki tata kelola yang semakin baik, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menargetkan transformasi tersebut dapat selesai dalam waktu dua tahun.

Sebelumnya, Dony Oskaria memastikan kebijakan konsolidasi BUMN tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.

Dia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining atau perampingan terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.

Menurutnya, sekitar 52 persen perusahaan BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun sehingga langkah konsolidasi dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi.

Dony menambahkan, biaya tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang dapat diperoleh dari proses restrukturisasi tersebut.

"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.

Dia kembali menegaskan seluruh pegawai tetap akan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi tanpa ada pengurangan jumlah karyawan.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegasnya.

Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyampaikan, program konsolidasi BUMN diperkirakan mampu menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun.

Efisiensi tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis yang selama ini terjadi antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya.

Dia juga mengungkapkan, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.

Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi untuk mewujudkan perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

(Sumber: Antara)