Prabowo Pertanyakan Situs Perjuangan, Menbud Cek Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo

Nusantaratv.com-Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terkait keberadaan Rumah Radio Bung Tomo yang saat ini belum diketahui secara pasti.

“Kita sudah cek dari Balai Pelestarian Kebudayaan, nanti kita akan bagaimana meresponsnya,” kata Fadli di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026, dikutip dari Antara.

Ia meminta publik untuk menunggu hasil penelusuran tersebut hingga ada kepastian mengenai kondisi dan lokasi rumah radio bersejarah itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan sejarah perjuangan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga serta melindungi situs-situs bersejarah yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan.

Presiden menyoroti masih adanya praktik pengabaian terhadap warisan sejarah, termasuk pembongkaran prasasti dan situs bersejarah yang seharusnya dijaga.

"Saya mau tanya, di mana Stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik saudara-saudara," kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa keberadaan pemerintah saat ini tidak terlepas dari perjuangan panjang generasi sebelumnya. Karena itu, penghormatan terhadap sejarah dan peninggalannya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan bangsa.

"Jadi saudara-saudara dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini, melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu," ucap Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Agenda ini menjadi forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu koordinasi nasional.

Rakornas dihadiri sekitar 4.400 peserta dari berbagai wilayah Indonesia, terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Forum tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing daerah.