Nusantaratv.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.
"Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar," ujar Airlangga dalam keterangan resminya dikutip, Senin, 2 Februari 2026.
"Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen," lanjutnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) menghadiri konferensi pers di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu (31/1/2026). (Foto: Antara)
Terkait penataan pasar modal, Airlangga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal.
Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional.
Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal.
Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh