Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi dengan memangkas ketidakefisienan serta mempermudah proses perizinan investasi.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
"Semua pejabat dari semua K/L, cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit," ujar Prabowo.
Dia mengungkapkan banyak pengusaha mengeluhkan lamanya proses pengurusan izin di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut membuat investasi berjalan lambat dibandingkan negara lain.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun, sedangkan di negara lain dua minggu," lanjutnya.
Kepala Negara menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang mampu menerbitkan izin usaha dalam waktu singkat.
Dia juga menyinggung adanya kecenderungan birokrasi yang justru menambah regulasi dan membuka peluang praktik pungutan.
"Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun. Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang, supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada K/L yang bikin lagi permen, pertek," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo (Mensesneg) Hadi mengumpulkan para ahli untuk mempercepat proses deregulasi di berbagai sektor.
Momen Presiden Prabowo Subianto berpidato di hadapan gunungan uang tunai Rp10,2 triliun hasil kerja Satgas PKH. (Foto: NTVnews)
"Sederhanakan. Jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan keluhan investor asing yang menilai proses perizinan di Indonesia terlalu panjang dan rumit.
"Banyak investor dari luar negeri juga mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang gak masuk akal," lanjutnya.
Selain investasi, Prabowo turut menyoroti persoalan impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya ikut terhambat akibat rumitnya proses perizinan.
"Dipersoalkan ini, itu, ini, itu, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tukasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh