Prabowo Larang Keras Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak diperbolehkan.

Dia meminta seluruh aparat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penegakan hukum sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026. 

Prabowo menginstruksikan aparat untuk turun langsung ke tingkat desa guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan membakar lahan serta dampak yang ditimbulkannya.

Menurutnya, sosialisasi tersebut penting untuk mencegah praktik pembakaran yang dilakukan secara sengaja dengan berbagai alasan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk dibuka, Prabowo meminta agar mereka menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kepala desa, camat, atau bupati.

Pemerintah nantinya akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi.

"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka," kata Presiden.

Dia juga meminta TNI dan Polri ikut mendampingi pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.

Pembukaan lahan dapat dilakukan secara terkoordinasi melalui kelompok tani, sementara kebutuhan pembiayaan dapat memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi.

"TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi, tetapi tidak boleh mereka liar," kata Prabowo.

Selain menyoroti aktivitas masyarakat, Prabowo meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.

Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen diminta menelusuri setiap indikasi yang mengarah pada perusahaan yang memerintahkan pembakaran.

"Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, Kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut," kata Presiden.

Prabowo bahkan menegaskan akan mencabut seluruh perizinan perusahaan apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran hutan dan lahan.

Dia meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong," ujar Prabowo.

Prabowo juga menginstruksikan jajarannya melakukan penanganan sejak dini terhadap setiap titik panas atau hotspot.

Menurutnya, aparat tidak boleh menunggu hingga titik panas berkembang menjadi kebakaran.

Dia meminta petugas segera mendatangi lokasi hotspot dan menyiapkan sumber air untuk mengantisipasi munculnya api, termasuk dengan membangun sumur bor di kawasan rawan.

"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air," ujar Presiden.

Prabowo menekankan bahwa strategi penanganan karhutla harus menggabungkan upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak setelah kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan langkah antisipatif sejak muncul tanda-tanda awal potensi kebakaran.