Nusantaratv.com- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin sebut hasil diskusi lintas partai secara informal mengecurut kepada hak menyatakan pendapat untuk menyikapi suket Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Keterangan tersebut disampaikan Muhammad Khozin sebagaimana tayangan Breaking News Nusantara TV, Selasa (10/11/2026).
“Jadi 580 anggota DPR itu memiliki hak konstitusional diatur di konstitusi kita dan Undang-Undang MD3 bahwa memiliki hak untuk interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,” kata Khozin.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini? Kita tunggu saja.”
Khozin kemudian dikonfirmasi apakah ada komando dari Fraksi Partai Gerindra kepada fraksi-fraksi di DPR untuk menyikapi putusan MA yang membatalkan suket Gibran.
“Tidak ada yang mengarah dan menunggu diarahkan. ini adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR,” ujar Khozin.
Di samping itu, kata Khozin, fraksi-fraksi di DPR juga telah melakukan komunikasi intensif untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tiga hak, apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat. Sekali lagi itu adalah hak anggota bukan hak fraksi. Jadi sekali lagi apakah kemudian itu terdiri dari beberapa fraksi, itu sedang berjalan?” kaya Khozin.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh