Nusantaratv.com- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak setuju perampasan aset dilakukan tanpa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Keterangan itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta sebagaimana tayangan program NTV Trend di Nusantara TV, Senin (9/11/2026).
“PDI Perjuangan tidak setuju terhadap ketentuan bagaimana perampasan aset bisa dilakukan tanpa ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap Wayan.
“Karena ada tiga aspek yang harus dilindungi oleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertama itu kepastian hukum. kedua keadilan. Ketiga, perlindungan hak warga negara. Jadi kamu memilih bukan sembarangan.”
Menurut Wayan, ketiga hal ini baru terlindungi jika ada putusan pengadilan yang mempunyai kuatan hukum tetap.
“Satu atau dua pengecualian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan yang punya hukum tetap, yaitu jika terdakwa atau tersangkanya meninggal dunia, wajar tidak memerlukan putusan pengadilan. Wajar juga kalau ada aset tapi tidak ada pemiliknya. Nah, ini bisa dirampas untuk negara,” jelas Wayan.
“Di luar dua hal itu, kami tidak menemukan alasan untuk membiarkan aset dirampas tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Berita tentang I Wayan Sudirta yang mengatakan PDIP tidak setuju perampasan aset dilakukan tanpa keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat Anda saksikan selengkapnya di YouTube Nusantara TV.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh