Nusantaratv.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil dapat menyampaikan pendapatnya dengan tertib dalam aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tetap menghargai demokrasi. Namun, Pramono menekankan agar aksi tetap dilakukan tanpa merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum, maupun melakukan tindakan anarkistis.
“Saya sekali lagi mengharapkan siapapun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan kemudian merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum, dan juga melakukan anarkhi,”
“Sehingga dengan demikian saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI dan tentunya kita semua menjaga agar demonstrasi yang terjadi di Jakarta kalau memang ada berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman aja.”
Baca Juga: Nusantara Economic Updates: Pramono Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap hingga IHSG Menguat Tipis
Sebagai informasi, aksi demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan dilakukan BEM Universitas Indonesia di Bundaran HI. Dalam tajuk aksi “Tepati atau Pergi”, mahasiswa dan elemen masyarakat menuntut 5 hal.
Di antaranya mendesak karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta adili korporasi terlibat kebakaran hutan hingga pelaku pembakar hutan. Selanjutnya, mahasiswa juga menuntut pemerintah agar APBN berorientasi pada kepentingan rakyat hingga turunkan biaya pendidikan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pramono Anung yang meminta mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa tanpa merusak fasilitas, Anda dapat menyimak tayangan ini.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh