Nusantaratv.com - Penerapan regulasi keberlanjutan (sustainability) di sektor industri Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan berat akibat minimnya insentif dan skema dukungan yang komprehensif dari pemerintah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Ratna Wardhani, mengungkapkan bahwa komitmen investasi hijau di sektor korporasi sejauh ini masih berjalan secara mandiri tanpa dorongan yang memadai dari sisi regulasi riil.
Prof. Ratna menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki tren dan komitmen iklim yang positif, termasuk target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 serta Net Zero Emission pada 2060.
Meski berbagai kebijakan kerangka kerja telah tersedia, kendala terbesar berada pada tingkat eksekusi dan implementasi di lapangan.
Menurutnya, banyak organisasi swasta maupun non-swasta yang masih kesulitan karena menganggap praktik keberlanjutan sebagai beban pekerjaan tambahan (additional work), alih-alih mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis utama perusahaan.
"Sektor usaha masih berjuang untuk menyeimbangkan antara pencapaian target kinerja keuangan jangka pendek dengan sasaran lingkungan dan sosial. Hal ini terjadi karena strategi keberlanjutan belum terintegrasikan secara utuh di dalam strategi bisnis," ujar Prof. Ratna saat menjadi narasumber dalam Program Merah Putih, Jumat (23/10).
Dia menekankan pentingnya penerapan sistem carrot and stick (insentif dan disinsentif) yang jelas dari pihak pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada skema insentif khusus bagi pelaku usaha yang berani mengambil risiko dan berinvestasi dalam inovasi-inovasi hijau.
Ketiadaan insentif tersebut, ditambah dengan masih terbatasnya kesadaran (awareness) publik, menyebabkan pelaksanaan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary).
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, Prof. Ratna justru menegaskan bahwa penerapan ESG dan prinsip keberlanjutan menjadi semakin krusial.
Keberlanjutan berkaitan erat dengan peningkatan efisiensi operasional, produktivitas, serta kualitas tata kelola bisnis.
Selain itu, riset menunjukkan bahwa pengungkapan dan praktik ESG yang baik terbukti mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta memperluas aksesibilitas terhadap modal pasar.
"Ancaman perubahan iklim sudah berada di depan mata dan tidak bisa ditunda lagi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menanggung risiko iklim yang sangat besar yang berpotensi memicu krisis ekonomi dan sosial jika tidak diantisipasi bersama," tegasnya.
Oleh karena itu, dia mendorong dibutuhkannya kepemimpinan yang kuat (tone from the top) di semua lini organisasi hingga tingkat nasional guna menjaga arah komitmen hijau Indonesia.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh