Mentrans: Keberhasilan Transmigrasi Diukur dari Kesejahteraan Warga

Nusantaratv.com-Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi dilihat dari banyaknya penduduk yang dipindahkan, melainkan dari jumlah masyarakat yang berhasil disejahterakan.

“Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan, tidak. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan,” kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis, 07 Mei 2026.

Ia menjelaskan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah setempat.

Menurutnya, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk dinilai tidak cukup efektif apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga tidak tercapai (target kesejahteraan),” ujarnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi kini memprioritaskan pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Iftitah menyebut setiap kawasan transmigrasi memiliki desain pembangunan berbeda sesuai karakter dan potensi wilayahnya masing-masing.

Sebagai contoh, Kementerian Transmigrasi saat ini menjajaki kerja sama dengan SKK Migas guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di kawasan proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, kementerian juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja,” ucap Iftitah.

Ia juga mencontohkan peningkatan kesejahteraan petani durian di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, setelah terbukanya akses ekspor ke China.

“Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat,” ungkapnya.

Menurut Iftitah, pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi saat ini dilakukan secara bottom-up atau berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah.

Ia menambahkan pemerintah akan memprioritaskan daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pengentasan kemiskinan serta pengembangan ekonomi masyarakat.

“Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya,” tuturnya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi mencatat sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.

Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional.

Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi juga memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang nantinya akan diterapkan di kawasan transmigrasi Indonesia.

Peserta pelatihan tersebut berasal dari unsur Kementerian Transmigrasi, balai pelatihan transmigrasi, hingga akademisi dari 10 perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.