Mendagri Tito Larang Pembakaran Lahan Selama Darurat Karhutla

Nusantaratv.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melarang segala bentuk pembakaran lahan selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi bertambahnya titik api di tengah kondisi kemarau.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah, untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2026.

Tito menegaskan, upaya pencegahan perlu dijalankan secara ketat melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.

Ia juga meminta para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, terlibat langsung dalam menyampaikan larangan tersebut kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

"Para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota turun ke bawah. Sosialisasikan sampai ke tingkat desa. Tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga," ujarnya.

Menurut Tito, pembakaran untuk membuka lahan baru berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, khususnya ketika kondisi lahan mengering akibat musim kemarau. Ia menegaskan, alasan kearifan lokal tidak bisa digunakan untuk membenarkan pembakaran selama masa darurat karhutla.

Selain mengantisipasi munculnya titik api baru, Tito meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman di lokasi yang telah terbakar. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi maupun pemerintah daerah.

Sejumlah unsur yang perlu dilibatkan antara lain TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup.

Tito turut mendorong pelaksanaan modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya membantu pemadaman, terutama apabila kondisi awan mendukung terbentuknya hujan.

Sementara itu, penanganan kebakaran di lahan gambut memerlukan pasokan air dalam jumlah besar agar api dapat dipadamkan hingga ke bagian dalam tanah.

"Kemudian mengalirkan air sebanyak-banyaknya, ya melalui irigasi misalnya, dari sumber air. Entah sungai, danau, bendungan, waduk dan lain-lain, sampai masuk ke dalam lahan gambut yang terbakar," ujarnya.

Tito berharap koordinasi antarlembaga dan ketegasan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan risiko munculnya kebakaran baru selama masa darurat.