KSP Pastikan Evaluasi MBG Libatkan Masukan Penerima Manfaat

Nusantaratv.com-Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa berbagai masukan dari para penerima manfaat akan dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.

Saat melakukan peninjauan di SD Negeri 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin, 13 Juli 2026, Dudung menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menyempurnakan tata kelola Program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Menurut Dudung, penguatan tata kelola tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026.

Dalam kunjungan tersebut, KSP juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8 serta pelaksanaan Program MBG di SD Negeri 3 Ciseureuh. Peninjauan dilakukan bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah sekaligus rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Momentum hari pertama kegiatan belajar juga menjadi penanda dimulainya kembali penyaluran Program MBG setelah sebelumnya dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan. Untuk itu, KSP berperan aktif dalam pengawalan agar seluruh perbaikan benar-benar terlaksana di lapangan," kata Dudung, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan SPPG baru sekaligus melakukan penyesuaian operasional selama masa libur sekolah sebagai bagian dari langkah pembenahan tata kelola Program MBG.

Pada periode tersebut, Badan Gizi Nasional memusatkan perhatian pada evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG. Evaluasi itu mencakup kualitas pelayanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, hingga kesesuaian penerima manfaat.