Nusantaratv.com- Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membuktikan tidak ada yang kebal hukum dalam kasus penyadapan illegal, meskipun para tersangkanya adalah jenderal di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Demikian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Nusantara TV, Senin (9/11/2026).
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal hukum,” kata Syahganda.
Syahganda menuturkan, Presiden Prabowo Subianto mencoba merombak paradigma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas menjadi hukum tegak untuk siapa pun. Selain itu, kata Syaganda, Presiden juga mengingatkan kepada seluruh pejabat dan birokrat bahwa seluruh fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat.
Sementara kepada para petani dan nelayan, Syahganda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menilainya sebagai pahlawan bangsa karena tak pernah berhenti memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.
Baca Juga: Oegroseno Tak Percaya Penyadapan Listyo Cs Terjadi di 2025-2026: Sejak Jabatan Pak Jokowi
Menurut Syahganda, sebagai bukti keberhasilan petani adalah terwujudnya swasembada pangan khusus beras. Saat ini, Indonesia punya produksi beras yang tinggi dan mencapai posisi terkuat.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegas Syahganda.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan pengungkapan bahwa bekas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara dan pimpinan media.
Listyo pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Di samping itu, ada 3 lagi jenderal yang ditetapkan tersangka dalam kasus penyadapan yakni, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Kini, Polri juga telah membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Cs sejak 2025-2026.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh