Desak Edy Mulyadi Segera Ditangkap, Suku Dayak: Jangan Sampai Masyarakat Kalimantan Gunakan Caranya Sendiri!

Jakarta, Nusantaratv.com-Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) meminta kepolisian untuk segera menangkap Edy Mulyadi yang diduga telah menyebut Kalimantan Timur yang diposisikan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara dengan kata-kata yang tidak pantas.

Desakkan itu dilontarkan MADN saat menyambangi Kompleks DPR/MPR untuk mengadukan pernyataan Edy Mulyadi kepada para wakil rakyat di Senayan.  

“Menyikapi pernyataan Edy Mulyadi, mantan caleg gagal PKS dalam menyikapi pengesahan UU IKN beberapa waktu lalu dan menempatkan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara Nusantara. Dia menegasikan dengan sebutan kata-kata yang tidak pantas, tempat jin buang anak, tempat genderuwo, tempat monyet, menyinggung masyarakat,” kata Anggota DPR asal Kalimantan Barat, Lazarus didampingi Sekretaris Jenderal MADN, Yakobus Kumis, Selasa (25/1/2022).

“Saya sebagai anggota DPR bersama Masyarakat Adat Dayak Nasional menyampaikan sikap pemuda Kalimantan, kami berharap aparat keamanan secepatnya mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu,” imbuh Lazarus yang juga Anggota Majelis Kehormatan MADN ini.

Baca juga: 2 Bulan Waktu Jokowi Pilih Kepala Ibu Kota Baru RI

Ketua DPD PDIP Kalbar ini mengakui Edy Mulyadi memang sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun ia menilai bahwa dalam permintaan maaf itu penyampaiannya tidak sopan, bahkan yang menjelaskan adalah orang lain. 

Apalagi, Edy Mulyadi ini sering membuat kontroversi.

“Sudah berulang-ulang kali melakukan hal seperti ini, sudah berbuat salah kemudian minta maaf lalu selesai. Kali ini dia berurusan dengan masyarakat Kalimantan, kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja,” tegasnya, mengutip okezonecom.

Karena itu, tegas Lazarus, masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas sikap penghinaan yang disampaikan Edy Mulyadi. Sebagai anggota DPR ia berharap, guna meredam sikap masyarakat Kalimantan lebih jauh, aparat kepolisian segera memproses laporan masyarakat terkait pernyataan Edy Mulyadi.

“Jangan sampai masyarakat Kalimantan menggunakan caranya sendiri karena anggap polisi atau penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” tukas Ketua Komisi V DPR ini.