BGN: SDM Jadi Prioritas Utama Pembangunan Indonesia

Nusantaratv.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Indonesia menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional.

"Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang menunjukkan Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dan mendapatkan perhatian yang cukup luas," ujar Dadan dalam agenda peluncuran kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin 20 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 sebagai kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam mendukung pembangunan nasional.

Kerja sama ini telah berlangsung selama 60 tahun sejak penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA), yang kemudian diimplementasikan melalui siklus program lima tahunan bernama CPAP. Saat ini, siklus yang dijalankan telah memasuki periode ke-13.

Dadan menyampaikan selama lima tahun terakhir, kolaborasi tersebut telah menghasilkan berbagai capaian penting dalam pemenuhan hak anak, terutama di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene, pendidikan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial.

Beberapa capaian utama antara lain distribusi lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembalian 105 ribu anak ke sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Kerja sama periode 2026-2030 akan mencakup berbagai aspek, seperti gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim, air bersih, sanitasi dan higiene, perlindungan anak, serta kebijakan sosial, dengan dukungan koordinasi lintas sektor.

Dadan juga mengapresiasi peran UNICEF sebagai lembaga internasional yang konsisten memperjuangkan hak anak, termasuk di Indonesia.

"Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya," ungkapnya.

"Oleh sebab itu, pemerintah Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional menempatkan anggaran yang menurut saya cukup luar biasa, sehingga seluruh anak diminta dan diharuskan untuk mendapatkan haknya," jelas Dadan.

Hingga April 2026, sekitar 62 juta anak Indonesia telah mendapatkan akses terhadap gizi seimbang guna mendukung pertumbuhan yang sehat, cerdas, dan optimal.

BGN sendiri telah mengalokasikan lebih dari Rp60 triliun untuk intervensi pemenuhan gizi anak agar seluruh anak memperoleh hak minimum atas gizi seimbang.

Dadan berharap kemitraan strategis antara pemerintah Indonesia dan UNICEF dapat terus berlanjut dengan baik ke depannya.

"Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dapat dilanjutkan dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, baik untuk pemerintah Indonesia maupun UNICEF," tukas Dadan.

(Sumber: Antara)