.jpg)
.jpg)
Jakarta, Nusantaratv.com - Advokat menilai constitution disobedience atau 'pembangkangan' terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, dinilai berbahaya. Karenanya diperlukan pembenahan terhadap persoalan ini.
"Saya secara pribadi, sebagai praktisi atau sebagai lawyer, ini (constitution disobedience) saya katakan sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali," ujar Wakil Sekretaris Bidang Pembela Profesi Advokat (PPA), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Lutan Tunaro Halomoan Daulay, Selasa (23/3/2021).
Hal ini dinyatakan Lutan dalam diskusi virtual-tatap muka bertema "Constitutional Disobedience", di Sekretariat Nasional DPN Peradi, Grand Slipi Tower, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Diskusi ini menghadirkan narasumber panitera MK tahun 2009, Zainal Arifin Hoesein.
Lutan menjelaskan, pembangkangan terhadap keputusan lembaga peradilan ini membahayakan bagi kondisi berbangsa dan bernegara. Sebab, adanya kontradiksi antara apa yang diminta negara terhadap rakyat, dengan kondisi nyata yang ada.
"Kenapa demikian? Ini dampaknya terhadap masyarakat ataupun terhadap rakyat bisa sangat luar biasa, kenapa saya bilang luar biasa? Bagaimana kita masyarakat disuruh taat dan patuh terhadap hukum, kemudian negara sendiri tidak taat dan patuh terhadap hukum itu," tuturnya.
Terlebih, kata Lutan, disobedience terjadi bukan hanya terhadap putusan MK saja. Tapi juga putusan lembaga peradilan di tingkat yang lain. Sehingga dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Apalagi disobedience ini bukan hanya terjadi di MK saja Pak Prof (Zainal Arifin Hoesein), tapi juga di ruang-ruang peradilan lainnya. Di TUN, seperti di peradilan umum lainnya, PN," kata dia.
Lutan pun mendorong adanya sinergi antara Peradi dengan MK. Terutama guna mengatasi 'pembangkangan' yang terjadi terhadap putusan MK.
Berdasarkan catatan Peradi, terdapat sejumlah kasus constitution disobedience di MK. Salah satunya putusan MK RI Nomor: 35/PUU-XVI/2018, 28 November 2019, mengenai Peradi satu-satunya organisasi advokat selaku organ negara mandiri (independent state organ), yang memiliki delapan wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat.
Sinergi ini, kata Lutan demi turut terjaganya marwah MK.
"Saya mendorong ada sinergitas antara Peradi dengan MK bagaimana kita menciptakan solusi yang kemudian dapat mengurai persoalan yang kita maksud ini. Karena kenapa? Karena yang korban di sini bukan kami saja atau masyarakat, atau katakanlah Peradi," papar Lutan.
"Tapi kita kasihan kepada MK, mohon maaf Pak Prof, putusannya tidak dihormati lembaga negara lain. Kita sama-sama punya kepentingan Pak Prof," sambungnya.
