7 BUMN Bakal Dibubarkan Tahun Ini, Kenapa?

Malah Menteri BUMN Erick menyatakan dirinya dzolim jika tak membubarkan 7 BUMN tersebut

Gedung Kementerian BUMN/ist

Jakarta, Nusantara TV-Sebanyak 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibubarkan. Kementerian BUMN memastikan 7 BUMN tersebut bakal dibubarkan tahun ini. 

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya harus membubarkan 7 BUMN tersebut lantaran sudah tak lagi beroperasi alias sudah mati suri, namun masih berdiri dan menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA. 

"Nah itu kan BUMN-BUMN yang di bawah PPA itu memang BUMN yang sudah dari 2008 sebenarnya mati suri. Jadi bukan BUMN yang beroperasi, sudah dari tahun 2008 itu mati beroperasi," kata Erick Thohir dikutip dari detik, Rabu (4/5/2021).

Erick menyatakan 7 BUMN tersebut memang harus dibubarkan. Malah jika tidak dibubarkan, kata Erick, dirinya hanya akan mendzolimi BUMN tersebut atau pekerjanya karena tak memberikan kepastian.

"Kita sebagai pimpinan akan dzolim kalau kita membiarkan tidak ada kepastian daripada BUMN tersebut atau pun pekerjanya. Nah kita harus mengambil langkah-langkah," tegasnya.

Menurutnya, BUMN yang masih beroperasi saja harus melakukan transformasi akibat pandemi covid-19. Maka dari itu, menurutnya BUMN yang sudah mati alias kalah bersaing tak bisa lagi dibiarkan berdiri.

Baca juga: BUMN dengan Pendapatan di Bawah Rp50 Miliar Bakal Diswastakan

"BUMN yang sekarang pun dengan perubahan daripada pasca covid-19 pun harus siap-siap bersaing, apalagi yang sudah kalah bersaing. Yang masih hidup saja sekarang harus berubah untuk bersaing. Jadi hal-hal itu yang memang kita harus lakukan, bukan menjadi salah dan benar, tapi sebuah pilihan yang harus dilakukan," terang Erick.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, BUMN yang akan dibubarkan antara lain PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA.

Namun untuk memproses pembubaran tersebut, pihaknya masih perlu melakukan penilaian melalui PPA.

"Intinya kita akan asses lagi kondisi terakhirnya. Apakah ada aset yang bisa kita manfaatkan dulu, kemudian kondisi tenaga kerjanya, operasinya. Intinya kalau sudah tidak ada operasi, tidak ada tenaga kerja, dan tidak ada eksposur kewajiban, kita akan lanjut ke proses penutupan," pungkas Kartika Wirjoatmodjo.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK