Wapres: Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah adalah Sinergitas dengan Hukum Positif 

Selain itu, kata Wapres, ekonomi dan keuangan syariah juga membutuhkan berbagai elemen ekosistem pendukung.

Wakil Presiden terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia/ist

Jakarta, Nusantara TV-Salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah pelaksanaan konsep syariah yang beririsan dengan hukum positif lain. 

Demikian dikatakan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di acara webinar bertajuk Branding Ekonomi Syariah Indonesia yang digelar Universitas Padjadjaran (Unpad) secara daring, Rabu (10/3/2021).

Selain itu, kata Wapres, ekonomi dan keuangan syariah juga membutuhkan berbagai elemen ekosistem pendukung. 

Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. 

"Tantangan kita adalah bagaimana pelaksanaan konsep syariah ini dapat beririsan dengan hukum positif lain yang telah ada sebelumnya agar menjadi sinergi yang positif," kata Ma'ruf dikutip dari Kompas.

Menurut Ma'ruf , dinamika dari transaksi ekonomi dan keuangan syariah selalu berkembang sehingga menjadi tantangan bagaimana memasukkan itu menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat. 

Untuk itu, sambung Wapres, para ahli hukum termasuk notaris akan sangat diperlukan untuk mencari solusi terkait hal tersebut. 

Baca juga: Wapres: Bank Syariah Hasil Merger Harus Gerakan Bank Wakaf Mikro di Pesantren

"Para ahli hukum dan notaris diharapkan dapat mengambil peran selain dalam mengedukasi pelaku ekonomi terkait penerapan prinsip-prinsip hukum dalam ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya. 

Termasuk dalam memformalkan perikatan hukum untuk kepentingan transaksi atau investasi ekonomi dan keuangan syariah.

Karena industri keuangan syariah yang berkembang dengan cepat membutuhkan ahli hukum dan notaris yang kompeten. Terutama dalam membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya. 

Industri keuangan syariah juga sangat membutuhkan ahli hukum dan notaris yang memahami dengan fasih konsep-konsep keuangan syariah dan penerapannya. 

Apalagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan rekomendasi agar para notaris memiliki kompetensi dalam pembuatan perjanjian-perjanjian syariah. 

"Dengan semakin banyaknya para ahli hukum dan notaris yang menguasai ilmu dan konsep ekonomi dan keuangan syariah, maka perkembangannya di Indonesia akan semakin pesat," pungkasnya.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK