Wapres KH Ma'ruf Amin Targetkan Regulasi Vaksinasi Mandiri Siap Pekan Depan

KH Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Akan Terus Menambah Jumlah Vaksinator dan Tempat Vaksinasi.

Wapres KH Ma'ruf Amin. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Dirinya menargetkan aturan vaksinasi mandiri bisa rampung pada pekan depan.

"Jadi memang pikiran ini (vaksinasi mandiri) sudah ditampung dan jadi perhatian pemerintah dan sedang digodok. Mudah-mudahan minggu depan bisa keluar," kata Wapres KH Ma'ruf Amin dalam sebuah rekaman wawancara yang diterbitkan Setwapres, Kamis (25/2/2021).

Pria kelahiran Tangerang, Banten, 77 tahun silam itu mengatakan, vaksinasi mandiri diharapkan dapat mempercepat pencapaian target vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah telah menentukan target sekitar 182 juta warga Indonesia untuk menjalani vaksinasi. Hal itu bertujuan agar target kekebalan kelompok (herd immunity) sebesar 70 persen dari total populasi penduduk Indonesia dapat tercapai.

Menurutnya, aturan vaksinasi mandiri itu dibuat sebagai pedoman agar proses vaksinasi gratis yang kini gencar dilakukan pemerintah tidak terganggu program vaksinasi mandiri tersebut.

"Memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu," tambah suami dari Wury Estu Handayani itu.

Selain itu, Wapres KH Ma'ruf turut membeberkan upaya yang tengah dilakukan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Langkah itu di antaranya dengan menyederhanakan prosedur teknis seperti registrasi, distribusi, dan data penerima vaksin.

Jumlah vaksin, kata dia, juga akan terus ditambahkan. Pemerintah tidak sekadar mengandalkan vaksin impor, namun mempercepat produksi vaksin yang dibuat di dalam negeri.

Selain itu, dia menyatakan pemerintah akan terus menambah jumlah vaksinator dan tempat vaksinasi.

"Bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya Puskesmas, tapi juga semacam pos-pos, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi," tukas mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK