Siasat Ikatan Pedagang Pasar Pada PSBB Ketat

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait operasional pasar tradisional di masa pandemi covid-19 dinilai kurang...
Ramses Rianto Manurung - Video, Selasa, 15-09-2020 13:30 WIB

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat di DKI Jakarta mengharuskan warga ibu kota tetap berada di rumah alias bekerja, belajar dan beribadah. Hal tersebut berdampak kepada aktivitas jual beli di pasar. Dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI) mengaku terpukul dengan kebijakan ini. Sesuai data yang dihimpun selama PSBB para pedagang pasar mengalami penurunan omzet sekitar 60 hingga 70 persen. 

Dampak kebijakan PSBB Ketat menjadi pembahasan dalam sesi DIALOG PETANG dari program berita Nusantara Petang yang disiarkan Nusantara TV yang dipandu Host, Tasya Felder bersama narasumber Ketua Bidang Infokom DPP IKAPI, Reynaldi Sarijowan.

IKAPI merasakan kekecewaan yang luar biasa terhadap pemberlakuan PSBB Total mulai Senin 14 September 2020 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Omzet para pedagang pasar terjun bebas sejak Maret hingga September sekitar 60 sampai 70 persen. Kemudian diberlakukan lagi PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. 

IKAPI telah mengimbau para anggotanya di seluruh Indonesia agar menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. IKAPI juga merekomendasikan ke beberapa provinsi dan daerah, semisal di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Ada komunikasi yang intens antara walikota dengan pedagang pasar. Contoh lainnya di salah satu pasar di Trenggalek ada pembatasan pedagang dengan pembeli. Dengan partisi atau sekat plastik. Upaya-upaya ini justru tidak terlihat di DKI Jakarta. Seharusnya DKI Jakarta menjadi barometer sebagai contoh penerapan protokol kesehatan. Di Pasar Salatiga juga ada pengaturan jarak antar lapak.

Data IKAPI per Agustus hingga September di DKI Jakarta ada 321 kasus covid-19 dengan 1 meninggal tersebar di 51 pasar di DKI Jakarta. Untuk skala nasional ada 1.344 kasus dengan 47 kematian, tersebar di 229 pasar di 27 provinsi dan 96 kabupaten/kota. Ini menjadi perhatian serius bagi IKAPI. Berangkat dari kondisi tersebut IKAPI semakin gencar mengedukasi para pedagang tentang bahaya covid-19. 

Penerapan PSBB Ketat justru menimbulkan persoalan baru karena di saat omzet turun para pedagang dibatasi geraknya dan aktivitasnya. kami meminta kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah agar di hari pertama PSBB Ketat ini pasar tradisonal boleh dibuka. Sejak PSBB awal kemudian masuk ke PSBB Transisi dan sekarang PSBB Ketat penurunan daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir semua kebijakan dan regulasinya kurang tepat dan kurang efektif bahkan kurang solutif. Contoh kebijakan ganjil genap kios-kios pasar di Jakarta dalam 2 bulan terakhir tidak efektif dan bukan menjadi solusi. Akhirnya terjadi penumpukkan. Kemudian dicabut kembali. 

Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya menyediakan partisi atau sekat-sekat plastik untuk memutus mata rantai. jadi tidak langsung interaksi pedagang dengan pembeli. Secara biaya murah meriah. Sangat murah dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. 

Ada sekitar 400.000 pedagang pasar dan kaki lima binaan IKAPI, diharapkan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk selalu melibatkan pedagang pasar dalam proses kebijakan. Baik kebijakan terkait covid-19 maupun lainnya. 

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0