Pengamat Politik: 'Anies Masuk Jebakan Batman'

Tamil menegaskan gubernur adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. Jadi instruksi yang disampaikan Kemendagri...
Ramses Rianto Manurung - Video, Sabtu, 21-11-2020 00:10 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini memunculkan wacana untuk mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Ini untuk merespon kerumunan massa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menuai banyak kritikan dan juga respon dari berbagai kalangan. 

Pertanyaan yang sangat krusial adalah apakah Mendagri memiliki otoritas untuk mencopot kepala daerah, mengingat para kepala adalah produk politik yang dipilih langsung oleh rakyat?

Topik menarik ini dibahas secara mendalam oleh Host Tasya Felder bersama narasumber Pengamat Sosial Politik, Tamil Selvan (Kang Tamil) dalam Dialog Nusantara Petang yang disiarkan Nusantara TV, Jumat (20/11/2020).

Menurut Tamil Selvan yang akrab disapa Kang Tamil menguatnya isu pencopotan kepala daerah sekarang ini tidak terlepas dari peristiwa pencopotan beberapa Kapolda dan Kapolres Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Ketika itu, Kang Tamil mengatakan hati-hati karena secara politik peristiwa pencopotan beberapa petinggi di kepolisian merupakan simbol-simbol yang akan mengarah pada pemberhentian Anies Baswedan selaku kepala daerah. Terlebih dalam klausul Undang Undang itu ada pemberhentian secara sementara. 

"Apa yang saya sampaikan memunculkan perdebatan di kalangan sesama pengamat politik," ungkap Kang Tamil.  

Namun kemudian menjadi suatu kehebohan ketika kemarin Pak Tito Karnavian memberikan instruksi bahwasanya kepala daerah bisa diberhentikan 

Kalau mengacu kepada Undang Undang, pemberhentian kepala daerah itu sudah ada di dalam Undang Undang Kepala Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian terkait dengan Undang Undang tentang karantina. Kalau bicara dari segmen hukumnya tentu akan lebih dalam dan jelas dengan pakar hukum tata negara.

"Tetapi saya mau menggambarkan simbol-simbol politik. Saya mengatakan kurang lebih ada tiga kesalahan Anies. Tentu muncul pertanyaan kenapa Anies?" 

Dalam catatan Kang Tamil ada tiga kesalahan Anies sehingga bermuara pada pemanggilan Anies oleh Bareskrim Polri kemudian adanya surat dari Kemendagri. 

Lantas apa saja kesalahan Anies? 

Pertama, ketika Anies menemui Habib Rizieq Shihab. Banyak kepala daerah yang melupakan fakta bahwa dirinya itu selain sebagai aktor politik, mereka adalah kepala daerah yang juga memegang jabatan pemerintahan. Ketika Anies menemui Habib Rizieq simbol yang ditangkap adalah kepala daerah mengamini kerumunan yang terjadi. Ini adalah simbol yang fatal. Ibaratnya Anies masuk jebakan Batman. 

Apalagi Habib Rizieq kan baru datang dari luar negeri dan sedang menjalani karantina selama 14 hari. 

Kedua adalah ketika Anies mengatakan dan menitik beratkan tentang denda. Habib Rizieq sudah membayar denda Rp 50 juta. 

Sebenarnya effort Anies dalam penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 dalam beberapa bulan ini luar biasa. Tapi itu semua hancur karena kejadian belakangan ini. 

Kemudian kesalahan Anies yang ketiga adalah ketika membuat pernyataan yang membandingkan kerumunan yang terjadi di Jakarta dengan kerumunan di daerah lain dalam konteks Pilkada Serentak 2020. 

"Saya menilai Anies sudah panik karena melebarkan masalah ini ke wilayah lain, bukan fokus pada pencegahan masalah membuat orang tidak simpatik," ucap Tamil Selvan. 

Tamil menegaskan gubernur adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. Jadi instruksi yang disampaikan Kemendagri itu benar. Itu sebagai simbol pengingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi. 

Kembali ke persoalan apakah Kemendagri bisa mencopot kepala daerah. Anies sudah dipanggil oleh Bareskrim Polri. Kemudian ada pasal-pasal yang dikemukakan secara administrasi. Tinggal nanti kita lihat prosesnya. Apakah yang sudah dilakukan memenuhi unsur pidana? Itu menjadi domain kepolisian. 

Kalaupun tidak, apakah kesalahan-kesalahan itu memnuhi unsur-unsur untuk pemberhentian sementara yang terdapat di Undang Undang tentang Kepala Daerah.

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV    

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0