Pakar: Jokowi Harus Segera Reshuffle Edhy Prabowo

Ini kali pertama Partai Gerindra berada dalam satu pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus ini tentu menjadi hal yang sangat...
Ramses Rianto Manurung - Video, Kamis, 26-11-2020 00:20 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari. Penangkapan ini tentu mencoreng wajah pemerintah.

Namun benarkah anggapan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa penangkapan ini berbau politis atau memang murni kriminal korupsi?

Topik hangat ini dibahas tuntas dalam Dialog Nusantara Petang di  Nusantara TV yang dipandu Host Tasya Felder dan menghadirkan narasumber Pakar Komunikasi Politik Dr Gun Gun Heryanto MS.i.

Dr Gun Gun Heryanto MS.i. mengatakan diskursus publik yang terbangun bukan soal politik atau kriminal. Yang jelas ini ada upaya penegakkan hukum di wilayah tindak pidana korupsi. Tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Tidak ada respon kalau tidak ada stimus.

Bagi Gun Gun ini tidak terlalu mengangetkan karena menurut dia sebenarnya kementerian ini sudah cukup lama di periode kedua Presiden Joko Widodo jadi perbincanagan. 

Dalam catatan Gun Gun ada empat kontroversi menyangkut kementerian KKP ini 

Pertama soal benih lobster atau benur. Sebenarnya ini menegasikan Permen Nomor 56 Tahun 2016 yang dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti Kebijakannya drastis, pada saat Edhy Prabowo menjabat kemudian ada revisi terhadap Permen Nomor 56 Tahun 2016 tersebut. Hal ini mengundang pertanyaan banyak pihak. Ada apa? Karena itu cenderung menguntungkan kelompok pengusaha dibanding para nelayan.

Yang Kedua adalah penggunaan cantrang. Itu juga sangat kontroversial. Sementara di era Susi Pudjiastuti ada pelarangan penggunaan cantrang. Karena penggunaan cantrang bisa merusak ekosistem laut terutama terumbu karang. 

Ketiga pencabutan aturan batasan ukuran kapal. 

Dan terakhir itu tentang penenggelaman kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Di jaman Susi Pudjiastuti sangat keras. Banyak kapal asing yang melakukan ilegal fishing di laut Indonesia ditenggelamkan. Ini dilakukan untuk penegakan hukum. 

Sebenarnya  empat hal yang dilakukan Susi Pudjiastuti sudah bagus. Tetapi kemudian ada proses negasi oleh menteri baru yaitu Edhy Prabowo. Dan itu menimbulkan tafsir. Ada apa? Ada kepentingan apa? Siapa yang diuntungkan? 

Itu kemudian tak hanya menjadi polemik di kalangan nelayan atau mereka-mereka yang bergiat di bidang kelautan tetapi sudah menjadi ulasan dan perdebatan di forum-forum akademik, opini publik dan media massa. 

Nah ketika kasus ini mencuat dugaan paling kenapa Edhy Prabowo melakukan itu semua adalah karena persengkongkolan. Ada kelompok-kelompok pengusaha yang punya kepentingan dengan benur. Tentu itu bisnis yang sangat besar. 

Karena bagi para pengusaha terutama yang bergerak di bidang ini ekspor benur itu sangat menguntungkan. 

Itulah pentingnya kementerian ini 'menjadi partisan' dengan partai politik    .
Mengapa kemudian partai politik membidik beberapa pos kementerian karena sudah bukan rahasia lagi bahwa ada pos-pos kementerian yang punya sumber daya ekonomi tinggi. Seperti pertambangan, pertanian dan kelautan. Karena bisnisnya banyak sekali. Itu akan memberi keuntungan bagi parpol yang memiliki representasi di kementerian tersebut. 

Ini merupakan tautan antara politik dan ekonomi. Politik menjadi alat untuk menguasai ekonomi. 

Makanya harus selalu diingatkan bahwa profesionalitas jabatan publik. Misalnya kementerian yang diisi oleh orang-orang parpol atau proxy parpol. Harus selalu dipantau pertama oleh parpolnya sendirinya. 

Seperti sekarang, bagaimanapun kasus ini menjadi tamparan keras bagi Partai Gerindra. Karena Edhy Prabowo adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Orang yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Menjadi representasi dari Partai Gerindra di kabinet Presiden Jokowi. Yang sebelumnya, 2014-2019 berada di luar kekuasaan. 

Ini kali pertama Partai Gerindra berada dalam satu pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus ini tentu menjadi hal yang sangat buruk bagi political image atau pencitraan politik Partai Gerindra. 

Kaitannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi,, karena ini sifatnya penangkapan seharusnya tidak bisa ditolerir lagi, segera melakukan reshuffle .

Dan Jokowi sudah pernah menyatakan siapapun yang main-main akan diganti. 

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0