KPK Perlu Beri Pemahaman Tentang Korupsi Kepada Parpol

Masih banyak kasus korupsi yang belum diselesaikan
Ramses Rianto Manurung - Video, Jumat, 04-12-2020 00:35 WIB

KPK Perlu Beri Pemahaman Tentang Korupsi Kepada Parpol

Dalam beberapa waktu belakangan ini, kita disodori fakta miris skandal korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Mulai dari kepala daerah hingga menteri. Terkini, KPK menangkan Bupati Banggi Laut, Sulawesi Tengah Wenny Bukamto. 

Kenapa tindak pidana korupsi masih terus terjadi? Apa yang salah dalam sistem politik dan pemerintahan kita?

Topik menarik ini diulas seacara mendalam oleh Host Tasya Felder bersama narasumber Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesia Curruption Watch (ICW) Egi Primayogha dalam Dialog Nusantara Petang yang disiarkan Nusantara TV, Kamis (3/12/2020).

Egi menyatakan ini bukan pertama kali pejabat publik  baik kepala daerah maupun menteri yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum. 
Inilah realitas dan kualitas pejabat publik kita. Pertama, defisit kompetensi kedua independensinya dipertanyakan  dan ketiga integritasnya juga bermasalah.

Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas. Berdasarkan data ICW sejak 2004 sampai 2018 ada 104 kasus korupsi terkait kepala daerah yang ditangani oleh KPK. Belum semuanya divonis oleh pengadilan. Begitu juga dengan kasus-kasus pejabat yang tingkatannya di bawahnya seperti kepala dinas 

Bagaimana dampak korupsi terhadap demokrasi di Indonesia?

Kalau berbicara soal dampak korupsi tentu banyak dampaknya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat dari berbagai aspek misalnya aspek anggaran. Kalau nkorupsinya terkait anggaran publik pasti berpengaruh ke keseharian kita. Contoh kasus korupsi E-KTP itu berpengaruh membuat penyaluran KTP kepada warga terhambat.

Dampaknya warga tidak bisa mengakses layanan publik baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan. KPK menyatakan ada skala prioritas. Seperti apa skala peioritasnya dan prioritas mana yang harus didahulukan?

Tentu yang harus dihalulukan adalah penyelesaian kasus korupsi skala besar. 

Bagaimana dengan peran partai politik? karena partai politik memajukan kandidatnya untuk menduduki jabatan publik.

Partai politik sebenarnya sangat vital dalam demokrasi. Tetapi sayangnya dalam demokrasi kita di Indonesia partai poltik banyak permasalahan. Baik rekrutmen politik, kaderisasi dan lain sebagainya. Implikasinya juga berdampak terhadap kehidupan kita karena misalnya dalam pencalonan kepala daerah partai politik tidak punya calon yang punya integritas. Tetapi yang disodorkan seringkali hanya karena popularitas atau kekayaan material. 

KPK perlu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang korupsi kepada partai politik. Sehingga ketika para politisi itu menjadi pejabat publik akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi  

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV   

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0