DKI Jakarta Belum Pernah Mencabut PSBB

Status DKI Jakarta masih merah tidak boleh mengendorkan PSBB
Ramses Rianto Manurung - Video, Senin, 14-09-2020 19:50 WIB

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hanya melonggarkan dengan sistem transisi. Namun kini diperketat kembali. Ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 di Jakarta yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Doni Monardo mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tepat untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 Maret. Kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selama status kekarantinaan yang diambil tiap pemerintah daerah (pemda) masih sesuai dengan Perpres tersebut maka aturan itu harus ditaati oleh seluruh aspek.

Sebelumnya pemerintah telah mengambil langkah untuk melaksanakan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 tentang PSBB sehingga penanganan covid-19 dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan bersama-sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Doni menambahkan seluruh pengambilan dan implementasi dari setiap kebijakan memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani. Tahapan-tahapan tersebut meliputi prakondisi seperti simulasi "timing" atau implementasi pada waktu yang tepat. Prioritas koordinasi pusat dan daerah yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi.

"Dari awal Pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB, tidak ada lagi istilah lain selain PSBB dalam UU No 6 Tahun 2018. Kita hanya mengenal karantina rumah, yang kedua adalah karantina rumah sakit, yang ketiga karantiana wilayah (lockdown). Pemerintah wajib memberi makan termasuk hewan dan pemerintah tidak lakukan itu. Yang ada PSBB. Nah selama status dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi DKI Jakarta sekali lagi tidak pernah mengubah status. selalu PSBB, karena apa sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, beliau juga selalu konsultasi kepada saya. Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan,"

Sumber: BNPB Indonesia

 Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0