DIALOG NUSANTARA PETANG ‘Waspadai Kampanye Hitam’ di Pilkada 2020

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu termasuk juga oleh pemerintah adalah memproduksi sebanyak-banyaknya...
Ramses Rianto Manurung - Video, Senin, 28-09-2020 21:51 WIB

Berbagai kalangan meminta agar pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 mampu mengendalikan pendukung untuk berkampanye sehat di tengah pandemi covid-19. Lalu bagaimana agar masing-masing pasangan calon mampu menciptakan kampanye sehat jelang Pilkada Serentak 2020? 

Host, Tasya Felder akan membahasnya bersama narasumber Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil dalam DIALOG NUSANTARA PETANG dari program berita Nusantara Petang yang disiarkan Nusantara TV.

Jika pilihannya adalah kampanye melalui media sosial, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan sangat tergantung pada sejauh mana akses publik terhadap informasi-informasi yang digunakan dan disampaikan di media sosial oleh pasangan calon. 

Mungkin benar angka pengguna media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Tetapi penting untuk melihat persebarannya secara lebih mikro khususnya untuk 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Poinnya sejauh mana bisa merata disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Karena prinsip penting dari sebuah kampanye politik pilkada itu harusnya tidak satu arah. Jadi harus ada proses feedback dari masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh peserta pilkada. Dan yang jauh lebih penting peserta pilkada juga sangat penting untuk mendengar apa yang disampaikan masyarakat terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka alami dan rasakan.

Kampanye melalui media sosial juga berpotensi terjadinya kampanye hitam. Kalau kita lihat yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan pilkada di beberapa daerah lain dan yang paling dekat dengan ingatan kita yakni kampanye Pilpres dan Pemilu 2019 lalu. Kampanye atau informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak jarang dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang bohong, politisasi terhadap SARA, fitnah dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan kampanye melalui media sosial yang sangat mungkin di beberapa daerah terutama daerah perkotaan, sangat mungkin akan menjadi domain utama di dalam proses kampanye pilkada. Pengguna media sosial di daerah perkotaan yang juga akan jauh lebih banyak mengantisipasi politisasi SARA, hoaks dan ujaran kebencian menjadi sangat penting. 

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu termasuk juga oleh pemerintah adalah memproduksi sebanyak-banyaknya konten positif yang jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat pemilih. Proses penegakan hukum satu hal yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang melanggar ketentuan kampanye di media sosial.

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV


 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0