ATSDI :'Televisi Analog Segera Migrasi ke Digital'

ATSDI mendukung program pemerintah yang telah diatur di dalam UU Cipat Kerja yang telah disahkan Presiden Jokowi.
Ramses Rianto Manurung - Video, Kamis, 12-11-2020 19:15 WIB

Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) 2020, di Grand Ballroom Hotel Grand Zuri, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (12/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri seluruh anggota ATSDI termasuk ketua ATSDI Eris Munandar. Rakornas 2020 mengambil tema 'Wujudkan ASO Menuju Penyiaran Digital yang Sehat dan Adil'.

Dalam kesempatan itu, ATSDI mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law. Hal ini bisa mempercepat fase peralihan dari televisi analog menuju digital.

Ketua ATSDI, Eris Munandar mengatakan Rakornas 2020 ini digelar salah satunya adalah menyikapi penetapan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah menetapkan Analog Switch Off dilakukan paling lambat 2 tahun.

"Kami menyerukan agar televisi analog segera bermigrasi ke digital agar bersama-sama membantu pemerintah dan juga memberikan harapan kepada masyarakat akan kualitas siaran televisi dgital," ujar Eris, Kamis (12/11/2020).

Sementara itu, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Geryantika Kurnia, menyebut gelaran Rakornas 2020 sangat tepat setelah UU Cipta Kerja disahkan dan ditandatangani oleh Prsiden Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Nurdin Tampubolon, mengatakan ATSDI mendukung program pemerintah yang telah diatur di dalam UU Cipat Kerja yang telah disahkan Presiden Jokowi. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi selama ini adalah bagiaman mentata kelola digital ini.

"Jadi jangan menggunakan teknologi analog lagi, yang memang sudah usang dan tidak ada negara lagi yang menggunakannya, hanya Indonesia saja yang masih memakainya," ujar Nurdin Tampubolon.

Tak kalah penting, ungkap Ketua Dewan Pembina ATSDI itu, adalah terkait pengelolaan frekuensi. Seharusnya pemerintah bisa mengelola frekuwxensi ini seperti yang telah disarankan ATSDI. Namun demikian, sejalan dengan perkembangannya pemerintah bisa lebih bijaksana terhadap pengelolaan frekuensi ini.

"Jadi azas keadilan ini adalah bagaimana keadilan dalam menata kelola frekuensi dan juga mempercepat ASO," imbuhnya.

Diungkapkannya, jika saat ini ATSDI sudah ada di 12 provinsi dan pemerintah harus bisa memberikan keadilan serta kesetaraan terhadap televisi dan pengusaha media yang ada saat ini. 

"Kami mengakui sebagai pendatang baru di dunia digital, tapi kami sudah berjalan sejak 15 Juni 2016. Harapan kami pemerintah membantu pendatang baru ini dengan menerapkan azas keadilan," terangnya.

Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut), 65 tahun silam itu, memastikan ATSDI mendukung Presiden Jokowi yang mengharapkan digitalisai bisa memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara.

"Kami percaya pemerintah pasti adil. Kami juga mohon untuk diajak diskusi terkait kebajakan yang akan diambil pemerintah sesuai dengan masukan yang kami sampaikan," cetusnya.

Dia juga meminta kepada ATSDI untuk senantiasa mengawal percepatan ASO selama 2 tahun ke depan. "Seharusnya bisa lebih cepat karena pemerintah sudah siap dan hanya 6,7 juta set top box itu dimulai dari kota besar lebih dahulu. Harapan kami, terutama saya sebagai staf ahli Wapres bisa memberikan percepatan dan menjaga ASO ini berkeadilan pada semua," jelas Nurdin Tampubolon.

Di sisi lain, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio berharap sebelum ASO pada 2022 pemerintah mendata masyarakat secara lebih detail dan mendistribusikan set top box kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0