Upaya Penekanan Angka Stunting di Indonesia Harus jadi Urgensi Nasional

Nusantaratv.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 lalu dimandat oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Program Percepatan Penangangan Stunting.

Dalam menjalankan program ini, BKKBN berkerjasama dengan dua lembaga nirlaba, yakni 1000 Days Fund atau Yayasan Seribu Cita Bangsa dan Yayasan Kesehatan Perempuan dengan  mencanangkan sebuah inisiatif publik bertajuk Gerakan Nasional Indonesia Bebas Stunting 2030.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, dalam menjalankan misi ini, pihaknya memang perlu melibatkan beberapa organisasi yang memiliki inisiatif dan peduli terhadap permasalahan stunting di Indonesia.

"Penurunan prevalensi stunting merupakan pilar utama bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, oleh karena itu, misi ini perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah," kata Hasto Wardoyo, Kamis (8/4/2021).

"Untuk itu, BKKBN akan segera mewujudkan kemitraan dengan sebanyak-banyaknya pihak melalui wadah #1000MitraUntuk1000Hari, dan kami sangat menghargai organisasi-organisasi aktivis yang meluncurkan gerakan ini yang telah menjadi mitra BKKBN, karena kami selalu menjadi sahabat mitra dan sahabat keluarga," sambungnya.

Baca juga: Kabar Gembira! Dosen UKSW Ciptakan Permen Imunomodulator untuk Tingkatkan Imunitas

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dwinta Sari mengatakan permasalahan terbesar dalam pengentasan stunting adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya stunting.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih mengabaikan gizi yang seimbang dan kebersihan yang menjadi kontributor penyebab stunting.

Hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah ibu hamil yang menderita anemia, kondisi yang berisiko tinggi untuk melahirkan anak yang stunting.

"Dari berbagai program peningkatan kesehatan perempuan yang kami lakukan di lebih dari 15 wilayah, kami melihat bahwa kesehatan ibu merupakan tonggak utama kesejahteraan anak dan keluarga.

Oleh karenanya pengentasan Indonesia dari stunting dapat dilakukan pertama mulai dari intervensi langsung kepada perempuan, dengan menyediakan informasi terkait merencanakan kehamilan, menjalani kehamilan, persalinan hingga setelah melahirkan sampai dengan bayi berumur dua tahun," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Strategi Yayasan Seribu Cita Bangsa, Zack Petersen, bahwa ada 9 juta balita di Indonesia yang mengalami stunting.

"Ada sekitar 9 juta anak balita di Indonesia yang mengalami stunting. Ini adalah sumber daya manusia masa depan Indonesia. Mereka tumbuh dengan ancaman pneumonia dan diare, dan sering sakit, otak dan sistem imunitas mereka tidak tumbuh dengan seharusnya sehingga mereka tidak bisa berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan Indonesia," ungkapnya.

Untuk itu, sudah seharusnya permasalahan stunting dituntaskan dengan segera. Sebab, sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi modal penting tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sebagai informasi, stunting adalah kondisi yang timbul akibat kekurangan gizi berkepanjangan, yang berpengaruh pada perkembangan fisik dan otak.

Didefinisikan sebagai kurangnya tinggi badan pada anak, stunting hanya dapat didiagnosa dengan membandingkan terhadap bagan tumbuh kembang yang sesuai standar.

Permasalahannya, apabila dilihat dari prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada bayi di Indonesia. 

Menurut data 2019, jumlah kasus stunting di Indonesia mencapai 29,67 persen lebih tinggi dari angka standar WHO yaitu 20 persen.

Data terkini juga menunjukkan bahwa sekitar 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting, yang artinya 1 dari 3 bayi yang dilahirkan terdiagnosa stunting.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun lalu hingga kini, diyakini memperburuk jumlah angka stunting, dimana seluruh aspek pasti terpengaruh terutama perekonomian, yang tentu saja berdampak pada tumbuh kembang anak.

Sebanyak 60 prsen posyandu tidak menjalankan fungsinya, dan lebih dari 86 persen program stunting berhenti akibat pandemi. 

Dengan dicanangkannya gerakan ini, diharapkan berbagai elemen masyarakat tergugah untuk memahami, mendukung, dan beraksi secara bersama untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.