Terkait Rencana Lockdown, Sultan Yogya Diminta Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Komisi II( DPR RI mendukung rencana Gubernur Yogya memberlakukan lockdown di wilayahnya jika pandemi covid-19 sudah membahayakan warganya

Ilustrasi penguncian wilayah atau lockdown/ist

Jakarta, Nusantara TV-Komisi II DPR RI memahami rencana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang ingin memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Komisi II Sultan dapat mengambil kebijakan tersebut jika kondisi pandemi COVID-19 sudah membahayakan masyarakat.

Pemerintah daerah bisa melakukan tindakan di atas standar penanganan covid-19 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lewat instruksi Mendagri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim.

"Saya melihat instruksi Mendagri itu sebagai standar minimal yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah dalam pengendalian pandemi covid-19. Artinya, seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh melakukan upaya pengendalian covid-19 di bawah standar instruksi Mendagri itu," kata Luqman Hakim dikutip dari detik, Minggu (20/6/2021).

Luqman menilai yang dipertimbangkan Sultan HB X sudah sangat tepat.

"Nah, bagi daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 dinilai sangat masif dan membahayakan keselamatan rakyat, menurut saya terbuka peluang untuk melakukan upaya-upaya pengendalian COVID-19 di atas standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari cara pandang seperti di atas, menurut saya rencana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan menerapkan lockdown di Provinsi DIY tidak menyalahi instruksi Mendagri," ucapnya.

Baca juga: Sultan Yogya Divaksinasi Khusus Lansia

"Akan sangat salah jika Sri Sultan tidak melakukan apa pun untuk menangani lonjakan covid-19 di daerahnya. Saya percaya Sri Sultan memiliki penilaian yang akurat atas bahaya-bahaya yang mengancam rakyat Yogyakarta akibat penyebaran COVID-19 yang melonjak tajam belakangan ini," imbuhnya..

Kendati demikian, Luqman menyaranoan sebaiknya keputusan itu juga disampaikan kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat bisa mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah daerah.

"Saran saya, sebelum keputusan lockdown diterapkan, Sri Sultan perlu terlebih dahulu melakukan komunikasi intens kepada pemerintah pusat, agar apa pun kebijakan yang nanti akan ditetapkan di Provinsi Yogyakarta memperoleh dukungan kuat," ujarnya.

Diketahui, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan pihaknya mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan. Hal itu untuk menekan kasus virus Corona atau covid-19 di DIY yang beberapa hari ini melonjak.

like
dislike
love
funny
angry
sad
wow
Login dengan
LIVE TV & NETWORK