Sepenggal Kisah Tentang ‘Lancang Kuning’ dan Pemimpin yang…

kalau nakhoda kuranglah paham. Alamatlah kapal alamatlah kapal akan tenggelam.
Raymond - Tajuk Rencana,Kamis, 15-10-2020 08:56 WIB
Sepenggal Kisah Tentang ‘Lancang Kuning’ dan Pemimpin yang…
M. Saleh

Nusantaratv.com - Lancang Kuning..lancang kuning berlayar malam. Haluan menuju.. haluan menuju ke laut dalam. Kalau nahkoda.. kalau nakhoda kuranglah paham. Alamatlah kapal alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning menentang badai, lancang kuning berlayar malam.. lancang kuning berpilin tiga.

Pantun yang sangat populer di tanah melayu dataran Sumatera ini tentunya menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita sebagai masyarakat yang menjaga betul adat dan budaya Indonesia.

Tapi, ini bukan sembarang pantun, karena menurut saya, lantunan kata-kata tersebut sepeti filosofi yang menceritakan bagaimana pemimpin (nakhoda) mengarungi lautan agar kapal (lancang) yang digambarkan sebagai pemerintahan tak karam.

Ini kisah bukan sembarang kisah, tapi menceritakan tentang apa yang pernah terjadi di Indonesia, negara yang kaya raya dan subur, sehingga Koes Ploes pun mengatakan pada bait lagunya ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’, kaya akan sumber daya alamnya sudah tentu.

Melainkan ini tentang kisah bagaimana seorang pemimpin negara di Indonesia yang betul-betul memahami isi kepala dan mampu menjaga marwah bangsa yang besar ini. Tak ada salahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, baik pagi, siang sore dan malam, saat kamu membacanya.

Sepenggal Kisah Tentang Soekarno

Presiden adalah simbol negara, dimana seorang pemimpin yang mampu membawa arus perubahan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dan tentunya hal inilah yang diinginkan banyak orang di seluruh dunia.

Lalu, bagaimana cara menilai pemimpin yang betul-betul memiliki hati terhadap rakyatnya?

Di Indonesia, Sekitar tahun 1966 ada massa aksi yang melakukan tuntutan dan yang terkenal dengan istila TRITURA, Tiga Tunturan Rakyat, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan.

Saat itu, mahasiswa dan pelajar bersatu menyuarakan aspirasinya, diantaranya adalah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).

Tak sedikit para demonstran meneriakkan istilah Menteri ‘goblok dan bodoh’. Soekarno diam? tidak! dia kesal dan marah karena anak buahnya dimarahi oleh rakyatnya sendiri.

Tepatnya kurang lebih Pada 15 Januari 1966, Soekarno murka. Dimana dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor, ia menyampaikan pidato dan mengecam aksi demonstrasi mahasiswa.

Karena apa? hanya soal ucapan ‘goblok’ yang disampaikan para demonstran kepada menterinya. Menurut Soekarno, ucapan tersebut tidak sopan, karena ditujukan kepada orang yang lebih tua.

Ini tentunya menggambarkan bagaimana kepala negara mengajarkan tatakrama dan kesantunan yang menggambarkan budaya timur.

Menariknya, Soekarno justru menantang kembali mahasiswa untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang ada saat itu. Namun, dengan jaminan, jika mahasiswa yang ikut dalam perbaikan kondisi negara tersebut gagal, maka akan ‘ditembak mati’.

Meski memang akhirnya, tak ada satupun mahasiswa dikabarkan berani menerima sayembara tersebut. Tapi, setidaknya dari cerita ini, kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin bisa menjaga anakbuahnya, dan menjelaskan duduk perkara apa, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam sebuah negara.

Sebait Kata Tentang  Gusdur

Jika boleh meminta maaf, saya sebagai penulis ingin menyampaikan bahwa presiden yang satu ini tidak memiliki panca indera yang semurna seperti kita pada umumnya. Namun, di balik itu, ia memiliki kesempurnaan dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Ada dua cerita menarik yang bisa kita resapi dari apa yang dilakukan KH Abdurrahman wahid, atau Gusdur, yakni aksi demonstrasi pegawai Departemen Sosial, dimana saat itu didukung penuh oleh kelompok difabel serta Departemen Penerangan yang menolak pembubaran tempat mereka bekerja.

Padahal diketahui, saat itu Depsos telah ada sejak awal kemerdekaan yang dipimpin oleh Menteri Sosial pertama adalah Iwa Kusumasumantri yang menjabat sejak 19 Agustus 1945 di kabinet pertama dalam sejarah Indonesia. 

Namun kemudian, disebut-sebut Gus Dur memutuskan untuk membubarkan Depsos dan Departemen Penerangan.

Pegawai di dua kementerian itu melakukan aksi di depan Istana Negara menuntut Gusdur untuk segera membatalkan keputusannya pada 29 Oktober 1999.

Melarikan diri?, tidak… Gusdur justru menemui para pendemo dan menjelaskan mengapa ia melakukan hal tersebut.

Tak hanya sampai disini, Gusdur juga pernah menemui para demonstran yang dilakukan Laskar Jihad yang dipimpin Jafar Umar Talib, pada 7 April 2000 silam.

Adapun aksi ini dipicu dari konflik berdarah di Maluku dan soal Ketetapan MPRS No XXV/1966 soal komunisme. Gus Dur dianggap tidak berpihak pada umat Islam dalam konflik Ambon.

Selain itu, Gus Dur juga tidak setuju dengan adanya ide untuk mengirimkan Laskar Jihad ke Ambon. Sedangkan isu Tap MPRS dipicu oleh pernyataan Gus Dur yang ingin menghapuskannya karena dianggap diskriminatif dan tidak sesuai semangat reformasi.

Meski akhirnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dengan berbagai macam argumen yang dilakukan Gusdur, baik pendekatan psikologi, dan menyatukan keberagaman.

Ini juga tentunya bisa menjadi sebuah contoh yang baik, bagi seorang kepala negara, dimana ia mengakomodir kepentingan arus bawah yang menentang kebijakan sang kepala negara.

Beragam Warna Tentang Jokowi

Meski memang, mantan Gubernur DKI ini juga pernah menerima pendemo dari masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2016) sore.

Setidaknya ada sekitar 17 orang perwakilan masyarakat Kendeng menyampaikan keluhannya terkait pendirian pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di Pati, Jawa Tengah.

Dimana saat itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki turut mendampingi Jokowi. Usai pertemuan, Teten mengatakan Presiden Jokowi telah mendengar semua keluhan mereka.

"Tadi saya kira pembicaraan cukup baik, bicara dalam bahasa Jawa yang santun. Intinya saya kira tadi Bapak Presiden sudah mendengar keluhan dari masyarakat Kendeng tentang pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di wilayah Kendeng," jelas Teten, yang melanjutkan ucapan Jokowi kepada awak media, saat itu.

Namun, ada juga saat Jokowi tidak menemui aksi para ulama, kiai, dan habaib, serta jutaan rakyat pada Aksi Damai 411 di Jakarta, Jumat (04/11/2016) lalu yang ingin menyelesaikan masalah kasus peninstaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kini, Jokowi juga kembali melakukan hal yang sama, yakni pada Kamis (8/10/2020) ia mengunjungi Kalimantan Tengah untuk mengunjungi lumbung pangan Food Estate.

Ironisnya, di depan istana terdapat ribuan massa, dan berbagai daerah di Indonesia juga bergejolak terhadap penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh kelompok massa dari buruh, mahasiswa serta akhirnya pelajar yang juga ikut dalam aksi penolakan itu.

Tak heran, tagar ‘Jokowi Kabur’ ramai hingga menjadi trending di sosial media dalam sehari, meski akhirnya kemudian tagar itu hilang pelan-pelan dengan isu yang lain, entah bagaimana caranya mendadak cepat hilang dari permukaan trending pada sosial media.

Jika memang terhitung sejak Kamis (8/10/2020) lalu seluruh elemen massa aksi menolak UU Omnibus Law hingga hari ini, artinya sepekan sudah aksi massa penolakan terus terjadi, namun tak ada tanda-tanda Jokowi akan menemui massa aksi yang melakukan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Meski memang, Jokowi akhirnya angkat bicara di Istana Bogor, namun hanya membicarakan bahwa jika ada pihak-pihak yang tak setuju dengan Omnibus Law maka bisa mengajukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, akhirnya diketahui, ada UU di MK yang telah dihapus yakni pasal 59 ayat 2 telah dihapus. Adapun pasal tersebut berbunyi;

"Jika diperlukan perubahan terhadap UU yang telah diuji, DPR dan Presiden segera menindaklanjuti putusan MK"

Ini pun tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak, langkah apa yang dilakukan kepala negara kita ini sehingga ia mengakomodir kepentingan kelompok yang menolak, namun tak diperkuat UU di MK yang nyatanya tak ada dan membuat kemudian DPR dan pemerintah tak memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK sekalpun kelompok penolak UU Omnibus Law dimenangkan di MK.

Pemimpin itu seperti nakhoda kapal yang membawa ribuan, bahkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia yang dipimpinnya. Lalu, ke arah mana bangsa ini akan dibawa? (Muda Saleh)

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0